NANGA PINOH, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap tersedia bagi masyarakat di tengah tantangan distribusi akibat musim kemarau.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Ketersediaan dan Penyaluran BBM Kabupaten Melawi yang berlangsung di Nanga Pinoh, Senin (7/9/2026). Pertemuan itu melibatkan unsur pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, pengelola SPBU, serta sejumlah instansi terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, menjelaskan kondisi kemarau yang menyebabkan penurunan debit air sungai berdampak terhadap pola distribusi BBM menuju wilayah Melawi. Jalur sungai yang selama ini menjadi salah satu akses pengiriman mengalami keterbatasan, sehingga distribusi harus dialihkan melalui jalur darat dengan kapasitas angkutan yang lebih terbatas.
Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, sektor usaha, transportasi, hingga kebutuhan pelayanan publik.
“BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi berjalan agar pasokan tetap terjaga dan distribusi tidak terganggu,” kata Paulus.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas keluhan masyarakat terkait meningkatnya harga BBM, terutama Pertalite, di tingkat pengecer. Di sejumlah wilayah, harga eceran disebut telah mencapai kisaran Rp18.000 hingga lebih dari Rp20.000 per liter.
Paulus mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga jual eceran BBM jenis tertentu karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam melakukan pemantauan, koordinasi, pengawasan distribusi, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses BBM secara wajar.
“Pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan mencegah adanya pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa kendala distribusi melalui jalur sungai menuju Integrated Terminal Sintang dan wilayah Melawi terjadi akibat kondisi perairan yang belum memungkinkan untuk berjalan maksimal.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina menyiapkan skema distribusi alternatif, termasuk rencana penyaluran Bio Solar melalui sistem direct loading dari Tayan, Kabupaten Sanggau. Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat suplai BBM menuju wilayah Melawi dan mengurangi hambatan distribusi.
Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan armada dengan menambah mobil tangki serta menyiapkan kendaraan distribusi melalui skema spot charter guna menjaga kelancaran pasokan.
Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., menilai persoalan distribusi BBM saat musim kemarau perlu mendapat perhatian jangka panjang. Menurutnya, kondisi penurunan debit air merupakan persoalan yang berulang sehingga membutuhkan strategi antisipasi yang lebih permanen.
“Kondisi seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, perlu ada perencanaan yang lebih matang agar gangguan distribusi tidak terus berulang ketika memasuki musim kemarau,” jelasnya.
Selain persoalan distribusi, pemerintah daerah juga menyoroti praktik pembelian BBM secara berulang oleh oknum pelangsir, penggunaan kendaraan dengan tangki tidak sesuai ketentuan, serta aktivitas yang berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat umum memperoleh BBM di SPBU.
Malin menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga BBM di sejumlah wilayah pedalaman mengalami peningkatan signifikan.
“Jangan sampai keterbatasan pasokan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan masyarakat. BBM yang tersedia harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk melakukan penertiban terhadap praktik yang melanggar aturan. Namun, pengawasan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman yang masih bergantung pada pengecer sebagai akses memperoleh BBM.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama instansi terkait akan membentuk tim satuan tugas untuk melakukan pemantauan dan pengendalian distribusi BBM.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan pemangku kepentingan lainnya, Pemkab Melawi berharap ketersediaan BBM tetap terjamin, distribusi berjalan lancar, serta harga di tingkat masyarakat dapat tetap terkendali selama musim kemarau.***
