OYU TOLGOI, borneoreview.co – Perusahaan raksasa Rio Tinto memulai kembali operasional tambang emas bawah tanah di Oyu Tolgoi, Mongolia.
Tambang kembali beroperasi setelah otoritas berwenang merampungkan tinjauan keselamatan pasca bencana seismik 29 Oktober 2026.
Gempa seismik memicu runtuhan batuan di area penyimpanan sementara yang berdekatan dengan zona produksi.
Kejadian ini menimbulkan getaran tanah, namun tidak menyebabkan kerusakan struktural pada tambang bawah tanah maupun infrastruktur operasional.
Oyu Tolgoi merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang ini menjadi pusat bisnis perusahaan Rio Tinto.
Gangguan Transportasi
Korporasi patungan Inggris-Australia ini menguasai 66 persen saham proyek tambang di dalam proyek Oyu Tolgoi. Sisanya dimiliki pemerintah Mongolia.
Perusahaan melaporkan dalam peristiwa seismik kemarin, tiga karyawan mengalami cedera. Dua di antaranya masih menjalani perawatan.
Rio Tinto juga menginformasikan bahwa peristiwa seismik menghambat kendaraan oerasional tambang yang melintasi perbatasan Ganqimaodu antara Tiongkok dan Mongolia.
Kondisi ini mengurangi ketersediaan truk yang diperlukan untuk mengangkut konsentrat tembaga dari tambang Oyu Tolgoi.
Konflik Tambang
Operasional tambang emas Oyu Tolgoi oleh Rio Tito seperti duri dalam daging bagi pemeritah Mogolia.
Ketegangan melibatkan isu pembagian keuntungan yang tertunda, utang proyek yang membengkak, dan kedaulatan ekonomi negara.
Rio Tinto menguasai tambang emas dan tembaga di Mongolia melalui Investment Agreement 2009 dan Shareholders’ Agreement 2011.
Saat itu Mongolia berada dalam posisi rentan pascakrisis keuangan. Sehingga keputusan memberikan konsesi tambang kepada perusahaan asing tidak dalam posisi yang adil.
Pemerintah Mongolia saat ini menuntut pembagian dividen yang tertunda hingga 2030 atau 2040. Rio Tinto membebankan utang berbunga tinggi lebih dari 11 persen.
Pemerintah saat ini menuntut perusahaan menurunkan suku bunga pinjaman di bawah 6 persen. Rio Tinto juga diminta menurunkan biaya manajemen yang terlalu tinggi.
Mongolia juga mendesak penambahan porsi bagi hasil tambang di atas 60 persen. Mempercepat distribusi dividen dan menyelesaikan isu lisensi Entrée Resources.***
