MELAWI, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau. Upaya pencegahan tidak hanya diarahkan pada kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga memastikan sistem deteksi dini berjalan hingga tingkat desa.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus monitoring dan sosialisasi pencegahan serta penanganan Karhutla yang dilakukan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Pinoh Selatan, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari agenda serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Ella Hilir dan Menukung. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap wilayah memiliki kesiapan menghadapi potensi kebakaran, mengingat kondisi geografis dan akses antarkawasan dapat menjadi tantangan ketika terjadi kebakaran.
Camat Pinoh Selatan H. Siswanto mengatakan, karakteristik wilayah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan Karhutla. Jarak antardesa, akses menuju lokasi, keterbatasan peralatan serta ketersediaan sumber air dapat memengaruhi kecepatan penanganan.
Karena itu, koordinasi lintas unsur terus diperkuat. Pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan pemerintah desa, TNI-Polri, tenaga kesehatan, masyarakat peduli api dan berbagai unsur lainnya untuk membangun kesiapsiagaan bersama.
Menurut Siswanto, pemerintah desa memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah yang berpotensi terdampak. Pengawasan di masing-masing desa perlu ditingkatkan sehingga setiap indikasi kebakaran dapat diketahui dan dilaporkan lebih cepat.
“Persoalan Karhutla ini bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Semua pihak harus terlibat, terutama pemerintah desa dan masyarakat karena mereka yang paling dekat dengan lokasi,” ujarnya.
Deteksi Dini Jadi Kunci
Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meminta upaya pencegahan menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam merespons titik api dapat membuat kebakaran berkembang dengan cepat, terlebih ketika kondisi lahan kering dan ketersediaan air mulai terbatas.
“Jangan menunggu api menjadi besar baru kita bergerak. Begitu ada titik api, segera lakukan langkah awal, laporkan dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait,” tegasnya.
Bupati juga meminta camat dan kepala desa memastikan kesiapan Satgas Karhutla hingga tingkat desa. Satgas tersebut diharapkan tidak sekadar dibentuk secara administratif, tetapi memiliki pola kerja yang jelas dan dapat langsung bergerak ketika muncul potensi kebakaran.
Kesiapan itu mencakup pembagian tugas, jalur komunikasi dan pelaporan, daftar personel yang dapat dikerahkan, hingga pemetaan kawasan rawan serta sumber air.
“Saya minta pemerintah desa bersama masyarakat membangun kesiapsiagaan. Kenali wilayah yang rawan, petakan sumber air dan siapkan orang-orang yang dapat segera bergerak apabila terjadi kebakaran,” kata Bupati.
Selain membangun sistem deteksi dini, pemerintah desa juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran.
Bupati mengimbau agar aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar ditunda selama kondisi kemarau masih berlangsung. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko api menjalar ke area lain.
Menurutnya, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar, terutama apabila disertai angin. Karena itu, pencegahan dari aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan Karhutla.
Peralatan Desa Perlu Diperkuat
Selain personel, ketersediaan peralatan pemadam juga menjadi perhatian. Bupati meminta pemerintah desa mulai memasukkan kebutuhan peralatan penanganan Karhutla dalam penyusunan anggaran 2027.
Bagi desa yang masih memiliki ruang anggaran dan memungkinkan melakukan penyesuaian, pengadaan peralatan dasar juga diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai prioritas.
Ketersediaan peralatan di desa dinilai penting karena proses penanganan kebakaran kerap menghadapi persoalan jarak dan medan. Menunggu bantuan dari wilayah lain dapat membuat penanganan terlambat apabila api sudah berkembang.
“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Penguatan kapasitas di tingkat desa sekaligus menjadi upaya memperpendek waktu respons. Dengan personel, informasi, peralatan dan sumber air yang telah dipetakan sejak awal, tindakan awal dapat dilakukan sebelum kebakaran menjadi lebih besar.
Penanganan Harus Terintegrasi
Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto menekankan pentingnya membangun sistem penanganan Karhutla yang terintegrasi.
Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah muncul. Upaya tersebut harus dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pemetaan wilayah rawan, patroli, pemantauan kondisi cuaca hingga kesiapan personel dan perlengkapan.
Pemerintah desa dinilai memiliki posisi penting karena memahami karakter wilayah secara lebih rinci. Informasi mengenai akses menuju kawasan tertentu, kondisi medan, lokasi sumber air serta karakter aktivitas masyarakat menjadi modal penting dalam menyusun strategi pencegahan.
Sistem komunikasi juga harus dibuat sederhana dan mudah dipahami. Setiap informasi mengenai titik api perlu segera diteruskan kepada unsur terkait sehingga pengerahan personel dan peralatan dapat dilakukan secepat mungkin.
Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika musim kemarau tiba. Patroli, pemetaan kawasan rawan, sosialisasi serta penyiapan personel dan peralatan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Pencegahan merupakan langkah yang paling penting. Apabila semua unsur bergerak sejak awal dan masyarakat memiliki kesadaran yang sama, risiko kebakaran besar dapat ditekan,” ungkapnya.
Edukasi dan Penegakan Hukum
Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyatakan Polri siap melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan unsur lainnya dalam pencegahan maupun penanganan Karhutla.
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap menjadi langkah yang dikedepankan. Namun, kepolisian juga akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan aktivitas yang memenuhi unsur pelanggaran atau dilakukan secara sengaja.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan ketika menggunakan api, khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan dan pembersihan lahan.
“Jangan melakukan pembakaran sembarangan dan segera laporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin,” imbaunya.
Pelaporan dapat dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah kecamatan, BPBD maupun unsur terkait lainnya. Kecepatan penyampaian informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Monitoring di Kecamatan Pinoh Selatan menjadi bagian dari upaya membangun pola penanganan Karhutla yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan segera menindaklanjuti dengan memperkuat Satgas, memetakan daerah rawan, mengidentifikasi sumber air, meningkatkan patroli serta memperluas edukasi.
Dengan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan unsur terkait lainnya, kesiapsiagaan diharapkan tidak berhenti pada pembentukan tim. Lebih dari itu, setiap desa perlu memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, menyampaikan informasi dan mengambil tindakan awal secara cepat ketika potensi kebakaran muncul.***
