PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pihaknya akan membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang guna mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan konektivitas wilayah.
“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Ria Norsan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis.
Ia meminta dukungan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
“Ruas jalan ini cukup panjang dan strategis. Kita harapkan ada dukungan bersama agar pembangunannya bisa selesai sesuai target,” ujarnya.
Menurut Norsan, Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat, didukung oleh luas wilayah dan potensi sumber daya alam seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.
Namun demikian, ia menilai optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah dan distribusi logistik.
Selain infrastruktur, Gubernur juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menyusun program pembangunan secara adaptif di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menekankan agar program prioritas yang disusun benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar.
“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur,” katanya.
Sementara itu, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Ia mengakui bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan jalan.
“Wilayah kami sangat luas, hampir setara Jawa Tengah. Ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, terutama infrastruktur jalan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyatakan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten akan mampu mempercepat pembangunan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD tersebut, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Ant)
