PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek dan Program Strategis Nasional (Pro-SN) sebagai langkah memperkuat kualitas perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja daerah.
“Evaluasi menyeluruh ini kami lakukan pada rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan dokumen serta kelengkapan data dukung yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar penilaian kinerja daerah sekaligus penentuan insentif bagi provinsi dan kabupaten/kota berprestasi,” kata Sekretaris Daerah Kalbar Harisson di Pontianak, Jumat (20/2/2026).
Ia mengatakan evaluasi Proyek Strategis Nasional sepenuhnya berbasis dokumen dan data yang diunggah oleh pemerintah daerah, sehingga setiap perangkat daerah diminta melakukan pengecekan detail terhadap seluruh indikator.
“Evaluasi dilakukan berbasis dokumen. Data yang diunggah harus lengkap, rinci, dan sesuai indikator. Jika tidak, nilai akan rendah,” ujar dia.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya melaporkan program secara umum, tetapi menyajikan rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang terukur dan dapat diverifikasi.
Menurut dia, kelengkapan data menjadi kunci agar hasil evaluasi mencerminkan kinerja riil di lapangan.
Pemprov Kalbar menargetkan nilai evaluasi di atas 70 agar mampu bersaing secara nasional. Nilai tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan peluang memperoleh insentif kinerja dari pemerintah pusat yang total anggarannya mencapai sekitar Rp1 triliun, ujar dia.
Salah satu fokus utama evaluasi adalah indikator penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Nilai maksimal hanya dapat diraih apabila program penanggulangan kemiskinan tercantum jelas dalam dokumen perencanaan resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.
“Jika program hanya muncul dalam dokumen perubahan, nilai indikator akan berkurang. Sementara jika tidak tercantum sama sekali, maka komponen penilaian tersebut tidak mendapatkan skor,” katanya.
Harisson menekankan evaluasi Proyek Strategis Nasional tidak semata mengejar nilai, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas tata kelola perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya soal skor, tetapi bagaimana kita menunjukkan kinerja yang nyata, terukur, dan terdokumentasi dengan baik,” katanya. (Ant)
