PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong optimalisasi fungsi Pelabuhan Perikanan Sukabangun untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor perikanan serta mendukung kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir.
“Hari ini saya meninjau Pelabuhan Perikanan Sukabangun dan ini merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita melihat sebenarnya banyak potensi yang dapat dikembangkan apabila dikelola secara maksimal,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat meninjau langsung pelabuhan yang berada di Desa Sukabangun Dalam, Kabupaten Ketapang, Sabtu (7/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Krisantus didampingi Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Krisantus mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan potensi pelabuhan perikanan yang merupakan aset milik pemerintah provinsi tersebut dapat dikelola secara optimal guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan.
Meski memiliki potensi besar, Krisantus menilai masih terdapat sejumlah kekurangan pada sisi sarana dan prasarana yang perlu segera dibenahi agar pelabuhan dapat berfungsi lebih maksimal.
Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai pelabuhan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelaku usaha perikanan.
“Saya melihat masih ada kekurangan sarana dan prasarana di sini. Ke depan tentu perlu kita rencanakan pembangunan yang lebih lengkap dan lebih baik agar fasilitas yang ada dapat mendukung aktivitas di pelabuhan ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, kelengkapan fasilitas akan berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan, mulai dari pendaratan ikan hingga perdagangan hasil tangkapan nelayan.
“Kalau sarana dan prasarananya lengkap, tentu para pekerja dan pegawai dapat bekerja lebih maksimal serta memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha, khususnya para nelayan yang menangkap dan menjual hasil tangkapan,” jelasnya.
Selain itu, kondisi fasilitas yang belum memadai juga dinilai mempengaruhi minat pelaku usaha untuk memanfaatkan kawasan pelabuhan, termasuk menyewa kios maupun menambah aktivitas usaha di sekitar pelabuhan.
“Jika sarana yang ada kurang memadai, tentu minat masyarakat untuk menyewa kios atau menambah aktivitas usaha di sini akan berkurang. Begitu juga dengan aktivitas kapal yang masuk ke pelabuhan ini,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana melakukan peningkatan fasilitas pelabuhan secara bertahap melalui penganggaran daerah agar aktivitas perikanan di kawasan tersebut dapat berkembang lebih baik.
Salah satu fasilitas yang dinilai penting untuk segera dibangun adalah kanopi di area pelabuhan guna menjaga mutu ikan hasil tangkapan nelayan.
“Kita berharap ke depan pelabuhan ini bisa menjadi lebih baik. Salah satu yang diperlukan adalah pembangunan kanopi untuk menjaga mutu ikan, sehingga kualitas hasil tangkapan nelayan tetap terjaga,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan sarana tersebut akan menjadi perhatian pemerintah untuk direncanakan dalam penganggaran ke depan.
“Nanti ke depan kita anggarkan. Yang penting fasilitasnya bisa lebih lengkap sehingga aktivitas di pelabuhan ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para nelayan,” kata Krisantus.(Ant)
