PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama TNI Angkatan Darat membahas penguatan ketahanan wilayah berbasis sosial budaya melalui audiensi yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar.
“Audiensi ini menjadi bagian dari penyusunan dokumen strategis terkait peran TNI AD dalam pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga sosial berbasis sosial budaya guna memperkuat ketahanan wilayah dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima langsung kunjungan Sahli Tingkat III Kasad Bidang Sosial Budaya dan Narkoba Jamallulael bersama tim penyusunan dokumen strategis TNI AD Kodam XII/Tanjungpura di Pontianak, Kamis.
Krisantus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
“Ketahanan wilayah tidak bisa dibangun sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor, baik dengan TNI, Polri, maupun seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 72,09.
Selain itu, panjangnya garis perbatasan dengan negara tetangga juga menjadi perhatian serius, terutama terkait potensi aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkotika.
“Kami menghadapi tantangan pengawasan wilayah perbatasan yang cukup besar. Karena itu, diperlukan dukungan teknologi seperti drone untuk membantu patroli secara lebih efektif,” katanya.
Di sisi lain, Krisantus menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Kalbar yang terdiri atas berbagai suku dan budaya.
“Organisasi kemasyarakatan harus menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, bukan justru memicu konflik,” kata dia.
Sementara itu, Jamallulael menyebut Kalimantan Barat sebagai wilayah yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial budaya Indonesia, sehingga dinilai tepat sebagai lokasi kajian strategis TNI AD.
Ia mengatakan, kajian tersebut bertujuan mendorong peran organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan dalam mendukung ketahanan nasional, terutama di tengah keterbatasan jumlah personel TNI.
“Hasil dari kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat,” katanya.
Jamalulael mengatakan melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemprov Kalbar dan TNI semakin kuat dalam membangun ketahanan wilayah, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan nasional.(Ant)
