PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, higienis, dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Pentingnya validasi data dan pengawasan ketat di lapangan dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada karena semua harus terdata secara real-time,” kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar Agus Kurniawi beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (11/5/2026).
Ia mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG adalah adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil penerima manfaat di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pihak terkait melakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Program MBG Kalbar, Ria Norsan juga meminta distribusi makanan dilakukan secara merata agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama program.
Menurut dia, pengawasan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi berbagai isu negatif yang berkembang di media sosial, termasuk dugaan penyimpangan maupun potensi korupsi dalam pengelolaan program makan gratis tersebut.
Pemprov Kalbar, lanjutnya, telah meminta seluruh koordinator wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan.
Beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan antara lain kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas kandungan gizi makanan, serta keamanan operasional fasilitas dapur umum.
“Pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam upaya menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Keterlibatan Pangdam, Kapolda, dan Kejati tersebut bertujuan memberikan dukungan pengamanan serta perlindungan hukum apabila muncul kendala ataupun gejolak di masyarakat selama program berlangsung.
“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” kata Ria Norsan.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di daerah.(Ant)
