PALU, borneoreview.co – Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) kembali mengingatkan bahwa persoalan perlindungan tenaga kerja di kawasan industri tidak bisa dianggap sepele. Di tengah geliat investasi dan industri nikel, nasib pekerja justru masih harus diperjuangkan melalui meja mediasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan siap membantu memediasi persoalan tersebut. Namun, komitmen pemerintah tidak boleh berhenti sebatas mempertemukan pekerja dan perusahaan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan hak-hak pekerja tidak diabaikan dan keputusan PHK benar-benar sesuai ketentuan hukum.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan hal itu saat menemui Serikat Pekerja Tadulako di Palu, Senin (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Pernyataan tersebut terdengar tegas. Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar bagaimana mediasi dilaksanakan, melainkan apakah perusahaan telah menjalankan kewajibannya sebelum mengambil keputusan PHK.
Sebab, PHK bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Di balik keputusan tersebut ada kehidupan pekerja dan keluarganya yang bergantung pada penghasilan bulanan. Kehilangan pekerjaan berarti ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga, terlebih ketika keputusan itu dinilai tidak melalui prosedur yang semestinya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap alasan PHK diperiksa secara objektif. Jangan sampai mekanisme hubungan industrial hanya menjadi formalitas, sementara pekerja berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan perusahaan.
Anwar sendiri meminta agar proses PHK ditelusuri dan dipastikan telah mengikuti peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan bahwa keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas, bukan dilandasi persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Pemerintah juga meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi. Selanjutnya, perusahaan akan dipanggil, termasuk pihak manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Pemprov Sulteng bahkan menyiapkan fasilitas kantor, sarana pendukung, hingga kendaraan operasional untuk memudahkan proses pertemuan.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, publik tentu menunggu lebih dari sekadar kesiapan ruangan dan fasilitas mediasi. Pemerintah harus memastikan ada kejelasan mengenai status 40 pekerja, alasan PHK, pemenuhan hak normatif, serta kemungkinan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Jangan sampai pekerja hanya mendapatkan janji bahwa persoalan akan dikawal, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai masa depan mereka.
Di tengah besarnya investasi industri nikel, perlindungan tenaga kerja semestinya menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan. Investasi tidak cukup dinilai dari besarnya modal, kapasitas produksi, atau kontribusi terhadap perekonomian daerah. Bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya juga harus menjadi perhatian.
Jangan sampai industri tumbuh pesat, tetapi perlindungan terhadap orang-orang yang menopang operasionalnya justru tertinggal.
Mediasi 11 November mendatang menjadi ujian bagi Pemprov Sulteng. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir ketika pekerja menghadapi persoalan, tetapi juga membuktikan bahwa keberpihakan terhadap perlindungan tenaga kerja diwujudkan melalui tindakan nyata.
Sebab, bagi 40 pekerja tersebut, yang dipertaruhkan bukan sekadar status pekerjaan, melainkan juga kepastian hidup mereka dan keluarganya.***
