JEPARA, borneoreview.co – Aktivitas penambangan batu andesit tanpa izin di Desa Watuaji, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, diduga telah berlangsung selama lima tahun. Namun, praktik penggalian yang menghasilkan ribuan meter kubik material itu baru terungkap setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak, Selasa (10/11).
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Sebab, penggalian yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tersebut bukan hanya berpotensi merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menyimpan ancaman kerusakan lingkungan dan keselamatan pekerja.
Sekretaris Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Jepara, Akhmad Nafe’ Sutejo, mengatakan tim menemukan sejumlah pekerja sedang menggali batuan andesit secara manual di lahan milik seseorang berinisial H.
” Saat kami inspeksi mendadak hari ini (10/11), menemukan sejumlah pekerja sedang menggali batuan andesit secara manual di lahan milik seseorang berinisial H,” katanya.
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Jepara itu menyebutkan, tim juga mengidentifikasi lahan lain di sebelah lokasi penggalian yang diketahui milik seseorang berinisial N.
Persoalannya, kedua lokasi tersebut diketahui belum mengantongi izin pertambangan. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, aktivitas penggalian diperkirakan sudah berjalan sekitar lima tahun.
Selama periode tersebut, material alam terus dikeluarkan dari perut bumi tanpa disertai legalitas pertambangan. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama terkait efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Tim memperkirakan luas lahan yang telah digali mencapai 700 meter persegi dengan kedalaman sekitar delapan meter. Dari ukuran tersebut, volume material yang sudah dikeluarkan diperkirakan mencapai 5.600 meter kubik.
Aktivitas pengangkutan material juga terbilang rutin. Setiap hari, dua unit dump truck berkapasitas masing-masing sekitar 3,5 meter kubik digunakan untuk mengangkut hasil galian.
Ironisnya, persoalan di lokasi tersebut bukan sekadar ketiadaan izin. Tim juga menemukan bekas galian dengan dinding tegak lurus dan kemiringan sekitar 90 derajat. Kondisi ini dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan maupun kaidah teknik pertambangan yang baik.
” Aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memperhatikan keselamatan dan teknik tambang yang baik karena menyisakan dinding bekas tambang yang tegak lurus, kemiringan 90 derajat,” ujar Nafe’.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya, terutama jika struktur tanah dan batuan tidak stabil. Risiko longsoran menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan, baik bagi pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.
Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, lokasi penggalian tersebut berada di kawasan perkebunan. Artinya, aktivitas pertambangan itu juga perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan peruntukan ruang.
Tim gabungan turut meminta penanggung jawab kegiatan menyelesaikan kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas material andesit yang telah digali, diangkut, dan dijual.
“Silakan ke BPKAD untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” katanya.
Permintaan pembayaran pajak tersebut sekaligus memperlihatkan adanya potensi penerimaan daerah dari aktivitas pengambilan material alam. Namun, persoalan utamanya tidak boleh berhenti pada urusan pajak. Legalitas usaha, pemulihan lahan, kepatuhan tata ruang, dan keselamatan pertambangan juga harus menjadi perhatian.
Sementara itu, pemilik lahan berinisial H mengaku menjual batu andesit jika ada pembeli. Material tersebut dijual dengan harga Rp350 ribu per rit, dengan pengangkutan sekitar dua rit setiap hari.
Ia berdalih penggalian dilakukan karena tanaman sulit tumbuh di lahannya. Rencananya, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk menanam kopi dan singkong.
H juga mengaku penggunaan dump truck baru berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Sebelumnya, material diambil sedikit demi sedikit menggunakan mobil kecil. Dalam perkembangannya, sekitar lima warga ikut bekerja dalam kegiatan penggalian tersebut.
Alasan kesulitan bercocok tanam tentu tidak serta-merta membenarkan aktivitas pengambilan dan penjualan material tambang tanpa izin. Apalagi, penggalian telah mengubah bentang lahan hingga kedalaman delapan meter.
Temuan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi Pemkab Jepara untuk menelusuri lebih jauh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Bukan hanya menghentikan kegiatan yang tidak berizin, tetapi juga memastikan kewajiban pajak dipenuhi, kerusakan lahan ditangani, dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Sebab, jika aktivitas penggalian bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum terdeteksi, persoalannya bukan semata-mata pelaku yang mengabaikan aturan. Efektivitas pengawasan pemerintah juga patut dipertanyakan.***
