BERAU, borneoreview.co – Narasi pahit kembali menyeruak dari perut bumi Pulau Kalimantan bagian timur. Ironi memuncak saat lantunan janji kesejahteraan bersalin rupa menjadi gelombang pemecatan massal.
Data termutakhir membeberkan fakta getir, korporasi tambang hitam di Kabupaten Berau bersiap mematikan mesin sepenuhnya pada Agustus 2026.
Langkah ini menjadi pukulan telak pamungkas dari rentetan panjang likuidasi tenaga kerja yang telah merontokkan 1.587 tulang punggung keluarga sejak penghujung 2025.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, Soni Perianda, mengonfirmasi kemuraman ini. Satu entitas usaha dipastikan menutup total gerbang operasionalnya.
Ironisnya, skema pemenggalan tenaga kerja bergelombang yang semula dianggap jalan damai justru menjadi kamuflase rapuh untuk menunda kehancuran massal.
“Agustus nanti menjadi babak akhir. Perusahaan itu benar-benar tutup dan merumahkan seluruh pekerjanya,” ucap Soni Perianda mengonfirmasi tragedi bisnis ini.
Statistik kelam membentang dari Desember 2025 hingga Mei 2026. Sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi algojo utama pemutusan kontrak kerja, menciptakan tsunami pengangguran baru yang tak terelakkan.
Meski sektor perkebunan turut menyumbang angka, akar masalahnya lebih condong pada friksi personal.
Di tengah krisis ini, Disnakertrans mengklaim kewajiban normatif perusahaan, seperti pencairan pesangon, masih berjalan mulus.
Klaim ini seolah menjadi angin segar semu di tengah hutan beton ketidakpastian.
“Sejauh ini belum ada laporan tunggakan hak,” tambahnya, seolah menegaskan bahwa memberi kompensasi kematian karir adalah sebuah prestasi, bukan kewajiban hukum yang absolut.
Badai Regulasi Menghantam
Bencana ini bukan sekadar soal efisiensi bisnis. Ini adalah akumulasi dari borok birokrasi dan ketidakpastian hukum yang akut.
Forum Komunikasi IUP-IKN membuka borok lebih dalam. Sekitar 15.085 pekerja dari 24 perusahaan tambang di Kalimantan Timur berdiri di bibir jurang kehancuran.
Ketua forum, Suharto, menyuarakan teror sistematis ini. Pemicunya bukan sekadar harga komoditas yang labil, melainkan ketidakjelasan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketika izin mati suri, operasional limbung, maka korbannya adalah manusia.
Ketua DPP Apindo Kalimantan Timur, Abriantinus, turut membedah kondisi abnormal ini.
Menurut dia, gelombang PHK ini adalah bom waktu yang dirakit perlahan oleh kekisruhan regulasi.
Pemangkasan kuota produksi batu bara hingga 35 persen oleh pemerintah menjadi pukulan telak.
Kebijakan ini melahirkan resesi kebutuhan tenaga kerja yang brutal. Belum lagi misteri persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Tanpa dokumen sakti itu, korporasi memilih jalur paling hina: efisiensi brutal di atas keringat pekerja.
“Tanpa kepastian RKAB, operasional perusahaan bak zombie. Efisiensi menjadi dalih klasik yang selalu berujung pada pemecatan,” ucap Abriantinus, menyindir kelambanan otoritas.
Oase Semu di Balik Debu
Di antara puing-puing harapan, pejabat mencoba menebar sihir retorika. Disnakertrans Berau menolak tunduk pada kenyataan dan mencoba menjual asa tipis.
Disebutkan, terdapat peluang kerja baru di site Merancang, tempat tujuh subkontraktor tambang bersiap beroperasi.
Sebuah ilusi yang dipaksakan bahwa lapangan kerja baru mampu menyerap ribuan pekerja terlatih yang telah terkapar.
Untuk menopang narasi ini, gelaran bursa kerja (job fair) pada akhir Juli 2026 diklaim sebagai senjata pamungkas.
Event dua hari itu diikuti 2.740 pencari kerja, angka yang lebih besar dari jumlah korban PHK, menunjukkan betapa laparnya masyarakat akan pekerjaan.
Namun, 26 perusahaan yang hadir hanyalah tempelan kosmetik. Mereka tidak akan sanggup menampung banjir pengangguran yang disebabkan oleh matinya raksasa-raksasa tambang.
Soni berdalih, “Peluang kerja tetap ada.” Sebuah pernyataan yang terdengar naif, mengingat kapasitas serapan perusahaan baru tidak akan pernah sebanding dengan skala destruksi perusahaan besar yang memilih angkat kaki. Realitasnya, di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur itu kini sedang menjual mimpi di tengah bencana ketenagakerjaan.***
