JAKARTA, borneoreview.co – Di ruang rapat dingin birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), angka tidak sekadar angka.
Ia berdenyut, bergerak, lalu tiba-tiba dipangkas. Bukan karena habis, melainkan karena terlalu banyak.
Narasi resmi berbunyi tegas. Produksi batu bara dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 hampir menyentuh 400 juta ton.
Namun di balik angka, terselip strategi lama menahan suplai agar harga kembali bernyawa.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyebut singkat, nyaris tanpa emosi. “390-an (juta ton) mau menuju 400 (juta ton).”
Kalimat pendek. Tapi implikasi panjang. Kuota produksi terkendali. Pemerintah targetkan batu bara 600 juta ton.
Ini bukan produksi, ini langkah mundur yang dirancang rapi. 2026 makin dekat, makin jauh dari energi bersih.
Tahun sebelumnya, produksi menembus 790 juta ton. Selisih hampir 190 juta ton bukan sekadar koreksi. Ini rem mendadak pada laju tambang yang terlalu kencang.
Di balik kebijakan ini, tersimpan logika sederhana namun tajam ketika suplai berlimpah, harga runtuh.
Klaim Harga Turun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui kondisi itu secara gamblang. “Supply and demand tidak terjaga, artinya harga batu bara turun.”
Kalimat tersebut bukan sekadar evaluasi. Ia seperti pengakuan atas sistem yang terlalu rakus memproduksi.
Indonesia, dengan kontribusi sekitar 514 juta ton atau 43 persen perdagangan global, berdiri sebagai raksasa yang tanpa sadar menjatuhkan harga produknya sendiri. Ironi klasik dalam ekonomi sumber daya.
Harga global digiring. Kebijakan pemangkasan bukan sekadar pengendalian produksi. Ia adalah upaya menggiring harga global.
Dalam logika pasar, pengurangan suplai menciptakan kelangkaan semu. Dari situ, harga perlahan naik. Negara berharap, pasar merespons dengan kepanikan kecil yang menguntungkan.
Bahlil juga menyebut tujuan itu tanpa basa-basi. “Produksi kita akan turunkan supaya harga bagus.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di lapangan, ia berarti tambang melambat, alat berat beristirahat lebih lama, dan rantai pasok menyesuaikan diri.
Di sisi lain, negara menyebut alasan jangka panjang: menjaga cadangan untuk generasi berikutnya.
“Tambang kita untuk cucu kita,” katanya. Narasi keberlanjutan bertemu realitas bisnis.
Transisi Sistem Digital
Di tengah perubahan kuota, proses administrasi berjalan dalam ritme yang belum stabil. Sistem pengajuan RKAB kini berbasis aplikasi digital baru.
Masalah muncul bukan pada niat, tetapi pada adaptasi. Tri Winarno menjelaskan dengan nada teknis. “Aplikasi baru kadang belum bisa menyamakan.”
Kalimat ini membuka lapisan lain dari cerita. Digitalisasi yang diharapkan mempercepat proses justru menciptakan jeda. Data perusahaan dan sistem kementerian belum sepenuhnya sinkron.
Namun ia menegaskan, proses tetap berjalan. “Kalau tidak aktif, tidak bisa.”
Artinya sederhana. Sistem menuntut dua pihak bergerak bersamaan. Tanpa itu, izin berhenti di tengah jalan.
Dalam dunia tambang yang bergantung pada waktu, jeda kecil bisa berarti kerugian besar. Produksi nikel disesuaikan.
Tidak hanya batu bara. Komoditas nikel pun mengalami perlakuan serupa. Pemerintah menyesuaikan produksi berdasarkan kebutuhan smelter domestik.
Target 2026 diperkirakan berada di kisaran 250 hingga 260 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.
Tri Winarno menyebutnya lugas. “Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi smelter.”
Kalimat ini menyiratkan perubahan arah. Produksi tidak lagi semata mengejar volume, melainkan mengikuti kemampuan hilirisasi.
Di balik itu, terdapat strategi lain. Harga nikel global sempat menyentuh US$18.000 per ton setelah rencana pembatasan mencuat.
Pasar merespons cepat. Bahkan sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.
Strategi Senyap ala Negara
Strategi taktik senyap negara memang terdengar canggih: tahan produksi, mainkan harga dunia.
Indonesia jadi dalang pasar global. Tapi di permukaan, ada sisi gelap senyap juga pendapatan jangka pendek turun, perusahaan mengatur ulang target, dan pekerja?
Mereka yang paling depan merasakan getahnya. Negara berharap untung besar nanti dari harga tinggi, tapi hari ini buruh tambang mungkin geleng-geleng kepala.
Mereka disuruh sabar menanti manisnya hasil permainan strategi. Sementara itu, alam terus dikuras, lubang tambang makin menganga, dan regulasi tetap longgar.
Inilah strategi senyap ala Indonesia berani main kartu di meja global, tapi lupa bagi kartu ke pekerja lokal.
Negara jago hitung untung jangka panjang, tapi abai hitung korban jangka pendek. Pasar dunia boleh gempar, tapi di kampung tambang, hanya sunyi yang bersuara.
Ini permainan waktu. Siapa yang sabar, menang. Dinamika industri tambang carut marut. Industri tambang bukan sekadar angka produksi.
Ia adalah ekosistem kompleks yang melibatkan perusahaan, pekerja, pemerintah, dan pasar global.
Ketika kebijakan berubah, seluruh ekosistem ikut bergeser. Perusahaan harus menyesuaikan rencana kerja. Investor menghitung ulang risiko.
Pasar global membaca sinyal dan bereaksi. Dalam konteks ini, RKAB bukan sekadar dokumen administratif. Ia menjadi alat kendali ekonomi.
Tri Winarno mengeklaim bahwa proses evaluasi masih berlangsung. Meski ada tantangan sistem, ia memastikan kondisi tetap terkendali. “Semua baik-baik saja.”
Kalimat ini terdengar menenangkan. Namun bagi pelaku industri, kepastian selalu menjadi hal paling mahal.
Logika Pasokan Global
Jika ditarik lebih jauh, kebijakan ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap sumber daya alam.
Dulu, produksi besar dianggap keberhasilan. Kini, produksi terkontrol menjadi strategi. Negara tidak lagi sekadar menambang sebanyak mungkin.
Ia mulai menghitung dampak terhadap harga, cadangan, dan posisi global. Ini pergeseran paradigma.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah strategi ini cukup kuat untuk menahan fluktuasi pasar global yang dipengaruhi banyak faktor?
Jawabannya belum tentu. Narasi keberlanjutan. Di balik angka dan strategi, pemerintah menyisipkan narasi keberlanjutan.
Menjaga cadangan untuk generasi mendatang menjadi alasan moral. Namun dalam praktik, kebijakan tetap berakar pada kalkulasi ekonomi.
Harga harus naik. Pasar harus stabil. Produksi harus terkendali. Narasi keberlanjutan menjadi lapisan tambahan yang memperkuat legitimasi kebijakan.
Dalam dunia tambang, idealisme sering berjalan berdampingan dengan pragmatisme. RKAB 2026 bukan sekadar dokumen tahunan.
Ia adalah cermin dari bagaimana negara membaca pasar, mengelola sumber daya, dan memainkan perannya di panggung global.
Dari angka 400 juta ton hingga pemangkasan 600 juta ton, semua bergerak dalam satu logika, menjaga keseimbangan antara produksi dan harga. Itu semua tidak selalu tercantum dalam dokumen resmi.***
