PONTIANAK, borneoreview.co – Bawaslu Kota Pontianak dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar menegaskan komitmennya, memperkuat pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Komitmen itu dinyatakan, saat Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan Rawing bersama Anggota Komisioner Bawaslu, bertemu dengan pengurus AMSI Kalbar, Senin (22/6/2026).
Ia mengatakan, berdasarkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. “Ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi kita bersama, agar Pemilu dan Pilkada mendatang, dapat diperbaiki,” kata Ridwan.
Ridwan mneyebutkan, ada beberapa masalah terjadi di Pilkada 2024. Antara lain, permasalahan pemilih di kawasan perbatasan Pontianak dan Kubu Raya.
Misalnya, pemilih di Perumnas IV yang harus segera diselesaikan. Kemudian, terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ternyata masih belum valid dan akurat. Seperti, orang sudah meninggal masih terdaftar sebagai DPT.
Selain itu juga tentang politik uang (money politic). Masih ada laporan, money politic masih marak saat Pemilu dan Pilkada. “Sementara di lain sisi, itu disebutkan hanya sebagai cost politic,” katanya.
Karenanya, Ridwan mengajak AMSI Kalbar yang beranggotakan perusahaan media siber, agar turut serta membantu melakukan pengawasan, sehingga hal-hal tersebut tidak terulang di agenda politik mendatang.
“Dengan kita bersama-sama melakukan pengawasan, diharapkan akan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi di Pemilu dan Pilkada,” harapnya.
Sementara itu, Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri menilai Bawaslu Pontianak dan AMSI Kalbar, sama-sama memiliki tugas yang sama sebagai fungsi kontrol.
“Kami apresiasi Bawaslu menggandeng media siber yang tergabung di AMSI, untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Melalui cara itu, diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat menciptakan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas.
“Sehingga melahirkan calon wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas, dan memiliki kredibilitas,” kata Muhlis.***
