JAKARTA, borneoreview.co – Rencana pemerintah mengolah batu bara menjadi bahan bakar minyak (BBM) bensin tak semudah membalik telapak tangan. Ada biaya investasi dan skema kerja sama antar lembaga dengan pihak swasta.
Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono, pemerintah perlu mendorong Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki rencana tersebut.
Danantara kemudian menjalin kerja sama strategis dengan BUMN produsen batu bara seperti PT Bukit Asam Tbk. Pengelola perminyakan nasional PT Pertamina juga terlibat untuk menggarap proyek tersebut.
“Saat ini yang dapat diandalkan untuk membiayai investasi coal to gasoline adalah Danantara. Dapat bekerja sama dengan BUMN batu bara dan BUMN perminyakan,” kata Sudirman.
Setelah kerja sama antar BUMN terjadi baru pemerintah bisa melibatkan pihak swasta untuk menanamkan modal pada proyek ini.
Sektor swasta terdorong berinvestasi jika proyek pemerintah tersebut terbukti sukses dan menguntungkan secara ekonomi.
Secara teknis, proses memproduksi bensin berbahan batu bara sangat memungkinkan. Teknologinya sudah tersedia dan diterapkan di beberapa negara.
Afrika Selatan melalui perusahaan energi dan kimia Sasol, berhasil menerapkan teknologi tersebut. Sasol memiliki fasilitas pabrik pencairan atau likuifaksi batu bara.
Pada tahap awal pengolahan batu bara menjadi bensin mirip proses pembuatan dimethyl ether (DME). Dengan cara melebur batu bara bersama oksigen dan uap air pada suhu serta tekanan tinggi untuk menghasilkan gas sintetis berupa campuran karbon monoksida dan hidrogen.
Gas sintetis kemudian melewati proses lebih lanjut menjadi metanol sebelum akhirnya menjadi DME atau bensin.
Kendala utama merealisasikan proyek ini justru pada aspek ekonomi, buka pada kesiapan teknologi. Kebutuhan biaya modal dan biaya operasional yang sangat tinggi membuat pelaku usaha swasta masih enggan berinvestasi.
“Aspek ekonomi yang belum memadai tersebut dibuktikan dengan mundurnya perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products, dari rencana proyek pembuatan DME berbasis batu bara di Indonesia beberapa waktu lalu,” kata Sudirman.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyanggupi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengolah batu bara menjadi bensin.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menerima tawaran dari sejumlah perusahaan China untuk mengolah batu bara menjadi bensin. “Seperti di China itu gasnya sudah diambil dari batu bara low calorie. Beberapa perusahaan sudah melakukan penawaran kepada kami untuk melakukan kerja sama,” katanya.
Pernyataan Presiden Prabowo merujuk pada rencana pemerintah untuk memperkuat potensi energi dalam negeri ditengah dinamika geopolitik global yang tidak pasti. “Arahan Presiden kepada kami adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada,” ujar Bahlil.
Salah satu potensi energi alternatif adalah batu bara. Khususnya batu bara berkalori rendah (low calorie) yang memiliki potensi besar. “Potensi batu bara low calorie itu sangat besar. Ini mungkin yang dimaksud Pak Presiden.”
Kementerian ESDM, lanjut Bahlil akan terus mengikuti arahan Presiden yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi impor.
“Kami menindaklanjuti setiap arahan Pak Presiden terkait optimalisasi. Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi menggunakan sumber energi dalam negeri. Tujuannya agar tidak lagi kita impor, devisa kita bisa ada di dalam negeri,” kata Bahlil.***
