ARIZONA, borneoreview.co – Di gurun Arizona yang tandus, angin panas berhembus membawa bisik lirih dari masa lalu.
Di sana, di bawah naungan Oak Flat—atau dalam bahasa lembut suku Apache, Chi’chil Biłdagoteel para leluhur tak pernah benar-benar pergi.
Mereka bersemayam di setiap butir pasir, di setiap celah batu yang menjulang. Bagi San Carlos Apache, tempat ini bukan sekadar peta.
Ia adalah kitab suci, mimbarnya doa, dan pusaranya tradisi. Namun, di era di mana roda industri berputar lebih kencang dari debu padang pasir, bisik leluhur seringkali kalah meraung oleh gemuruh mesin bor.
Pekan ini, babak baru sejarah kelam kolonialisme modern kembali ditorehkan. Raksasa tambang asal Anglo-Australia, Rio Tinto, dengan percaya diri mengeklaim kemenangan.
Lahan yang selama dua dekade menjadi medan tempur hukum akhirnya berpindah tangan dari milik federal menuju cengkeraman korporasi, atas nama transisi energi dan kemandirian mineral Amerika.
Tanah Bertukar Nama
Kasus ini bukan sekadar sengketa lahan biasa. Ia adalah drama panjang tentang ambisi, keyakinan, dan ironi hukum modern.
Dengan senyum tipis khas pemenang, Rio Tinto mengumumkan telah merampungkan pertukaran tanah strategis. Perusahaan menyerahkan 5.400 acre kepada U.S.
Forest Service. Sebagai gantinya, mereka menguasai 2.400 acre di Oak Flat. Angka ini mungkin tampak kecil di peta, namun di perut buminya tersembunyi harta karun lebih dari 40 miliar pound tembaga.
Tembaga. Logam merah itulah primadona di era elektrifikasi. Ia adalah darah kendaraan listrik, nadi kabel-kabel yang menghubungkan peradaban digital.
Di tengah ambisi Washington melepas ketergantungan impor mineral asing, suara San Carlos Apache terdengar seperti bisikan di tengah badai.
Kongres AS telah menyetujui pertukaran ini sejak 2014, dilampirkan secara licin dalam RUU pertahanan nasional gemuk.
Sebuah taktik klasik Washington yang kerap mengubur kontroversi dalam tumpukan pasal sia-sia belaka.
Selama bertahun-tahun, pengacara suku beradu argumen, para tetua menangis di ruang sidang, dan aktivis menggalang dukungan.
Namun, hukum ternyata lebih berpihak pada kontrak daripada keyakinan. Pengadilan banding AS menolak gugatan terakhir. Mahkamah Agung enggan turun tangan. Rio Tinto pun melenggang masuk.
Doa yang Tersingkir
Saat Menteri Pertanian AS, Brooke Rollins, memuji proyek ini sebagai wujud kemandirian mineral Amerika sejalan dengan visi Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump.
Penduduk asli Amerika hanya bisa menarik napas dalam. Di mata mereka, pemerintah telah mengkhianati janji paling purba: menjaga tanah leluhur tetap utuh.
Katie Jackson, Kepala Bisnis Tembaga Rio Tinto, berbicara dengan nada optimis tentang rantai pasok domestik.
BHP, mitra minoritas yang menguasai 45 persen saham, dengan percaya diri memproyeksikan motor pertumbuhan ekonomi dan ribuan lapangan kerja bernilai tinggi.
Semua jargon itu memang menggiurkan. Siapa yang tak tergoda oleh miliaran dolar aktivitas ekonomi?
Namun di balik angka-angka raksasa itu, ada realitas pilu yang tak terhitung. Ketika truk-truk raksasa mulai menggerus bukit, mereka tak hanya menggali tembaga.
Mereka menggali kuburan bagi tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Mereka meratakan tempat para pemuda Apache bermimpi, tempat para dukun berbisik dengan roh penjaga mata air.
Presiden Trump pada Agustus 2025 dengan tegas menyebut para penolak proyek sebagai Anti-Amerika dan antek-antek negara pesaing.
Sebuah tuduhan berat yang seolah menabuh genderang perang baru perang antara ekonomi hijau dan hak spiritual masyarakat adat.
Ironisnya, ekonomi hijau yang dipuja sebagai penyelamat planet ini justru lahir dengan mengorbankan jiwa tanah paling suci.
Ironi Sejarah Terkoyak
Satu fakta mencengangkan, Rio Tinto dan BHP telah menggelontorkan lebih dari US$2 miliar tanpa memproduksi satu ons tembaga pun dari Resolution Copper.
Dua miliar dolar untuk studi kelayakan, lobi politik, dan biaya hukum. Kini, dengan tambahan US$500 juta untuk kampanye pengeboran eksplorasi, mereka beranjak ke fase paling krusial.
Perwakilan suku San Carlos Apache memilih bungkam. Tak ada komentar langsung dari pengacara mereka.
Diam ini mungkin bukan tanda menyerah, melainkan strategi di tengah papan catur yang berat sebelah.
Pada 2021, mereka sempat mengajukan hak tanggungan properti, sebuah langkah nekat untuk menunjukkan bahwa tanah ini tak pernah benar-benar bisa dimiliki oleh negara atau korporasi.
Namun sejarah mencatat, suara kecil itu seringkali harus rela dikalahkan oleh nafsu besar.
Di era di mana kendaraan listrik dianggap sebagai mesin penyelamat Bumi dari krisis iklim, manusia lupa bertanya.
Apakah Bumi itu butuh diselamatkan dengan cara mengoyak jantung nilai-nilai spiritual penghuninya?
Akankah tembaga ini membawa berkah? Proyek Resolution Copper diiklankan sebagai tambang bertanggung jawab.
Namun bagi San Carlos Apache, tak ada yang bertanggung jawab dari menghancurkan tempat suci.
Mereka melihat ironi tajam energi bersih yang dijanjikan justru lahir dari pengusiran kotor terhadap hak asasi manusia paling dasar hak untuk beribadah sesuai keyakinan leluhur.
Gurung di Arizona mulai sepi dari derap mokasin. Kini, hanya deru mesin dan dentang pipa besi yang akan menjadi nyanyian baru di Oak Flat.
Leluhur mungkin terus berbisik, namun angin tak lagi punya kuasa membawa pesan mereka ke telinga penguasa.
Dalam pusaran modernitas, terkadang kita lupa bahwa tanah bukan sekadar komoditas. Tanah adalah ingatan.
Ketika ingatan digusur atas nama pembangunan, yang tumbuh bukan hanya tembaga, melainkan juga luka akan membekas selama berabad-abad.
Rio Tinto mungkin menguasai lahan. Mereka mungkin menggali miliaran pon tembaga tiap saat.
Namun satu hal tak akan pernah bisa mereka beli restu dari mereka telah menjaga tanah ini jauh sebelum Amerika Serikat lahir.
Ini bukan sekadar berita ekonomi atau politik. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang dibungkus rapi dalam jargon pembangunan.
Pertama, pertarungan antara spiritualitas dan materialisme. Suku Apache memandang tanah sebagai ibu. Ia tak bisa dimiliki, apalagi dihancurkan.
Benturan dua kosmologi ini tak akan pernah bisa didamaikan hanya dengan ganti rugi finansial.
Kedua, paradoks transisi energi. Krisis iklim memaksa manusia beralih ke energi hijau.
Namun, ironisnya adalah revolusi hijau ini justru membutuhkan lebih banyak logam dan mineral.
Setiap turbin angin, setiap panel surya, setiap kendaraan listrik adalah kubangan tambang baru. Di mana manusia akan menggali? Dan siapa yang akan kita korbankan?
Ketiga, lemahnya hak masyarakat adat di hadapan hukum modern. Meskipun AS memiliki badan khusus untuk urusan masyarakat adat, dalam praktiknya, hukum properti dan kontrak dagang selalu lebih perkasa.
Kongres bisa dengan mudah melampirkan klausul pertukaran lahan dalam RUU pertahanan tersebut.
Ini menunjukkan betapa rapuhnya pengakuan terhadap hak spiritual ketika berhadapan dengan kepentingan strategis negara dan korporasi.
Keempat, retorika nasionalisme versus hak minoritas. Presiden Trump menggunakan isu Anti-Amerika untuk membungkam kritik.
Retorika semacam ini sangat berbahaya. Ia menciptakan dikotomi palsu mendukung tambang berarti cinta tanah air, menolaknya berarti musuh negara.
Dalam iklim politik seperti ini, suara minoritas yang lemah semakin terpinggirkan amat sangat itu.
Pada akhirnya, yang paling menyakitkan dari tragedi Oak Flat bukanlah hilangnya pepohonan atau terkikisnya bukit.
Yang paling menyakitkan adalah matinya sebuah cara pandang bahwa alam bisa diajak bicara, bukan hanya digali.
San Carlos Apache telah kalah di pengadilan manusia. Namun dalam keyakinan mereka, pengadilan tertinggi adalah alam semesta.
Mungkin, di suatu masa nanti, ketika tembaga telah habis dan tambang itu ditinggalkan, angin akan kembali berbisik.
Dan ia akan bertanya pada kerikil-kerikil yang tersisa, “Di mana anak-cucu yang dulu menjaga aku?”
Tak akan ada yang menjawab. Karena mereka telah terusir oleh ambisi yang tak pernah puas. Serakah.***
