JAKARTA, borneoreview.co – Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengeluarkan skema akreditasi terbaru kepada lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendukung daya saing sawit nasional.
Melansir Antara, Rabu (8/4/2026), Plt Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y Kristianto Widiwardono mengatakan skema akreditasi ini mencakup seluruh rantai nilai industri kelapa sawit, mulai dari sektor perkebunan, industri hilir, hingga usaha bioenergi.
“Skema ini menjadi pengembangan penting karena mengintegrasikan penerapan standar sawit secara menyeluruh dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi, sehingga mampu meningkatkan konsistensi, kredibilitas, dan pengakuan hasil sertifikasi di tingkat global,” kata Kristianto.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan pasar internasional, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasok kelapa sawit.
Ia menilai, hal ini juga sekaligus menyikapi permintaan pasar global, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menjadi tantangan bagi Indonesia.
EUDR mewajibkan setiap produk salah satunya kelapa sawit yang masuk ke pasar global, khususnya Uni Eropa, terbukti bebas dari deforestasi setelah tahun 2020.
Tantangan ini, lanjut Kristianto, menjadi krusial mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa negara sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan petani di berbagai daerah.
“Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya, baik di dalam negeri maupun di tingkat global,” ujar dia.
Namun demikian, Kristianto menegaskan bahwa EUDR juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan adalah ISPO, sebagai sistem sertifikasi nasional yang memastikan kegiatan usaha sawit berjalan sesuai prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.
“Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, pemerintah memperluas cakupan ISPO dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri pengolahan dan usaha bioenergi,” kata Kristianto.
Sistem sertifikasi ISPO juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya untuk sektor usaha perkebunan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 untuk sektor industri hilir, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 untuk sektor usaha bioenergi.***
