JAKARTA, borneoreview.co – Aktivitas tambang emas tanpa izin tidak sekadar melahirkan keuntungan gelap.
Di setiap bongkahan emas, tersimpan jejak bukit terkelupas, aliran sungai berubah keruh, tutupan hutan menyusut, serta potensi kerugian negara.
Ketika logam mulia itu seketika berpindah tangan, alam justru menanggung beban paling berat.
Pengungkapan perkara dugaan perdagangan emas ilegal dan tindak pidana pencucian uang oleh Badan Reserse Kriminal Polri kembali membuka tabir panjang persoalan tersebut.
Sorotan bukan hanya tertuju pada nilai aset miliaran rupiah, melainkan rantai bisnis ilegal yang diduga mampu mengubah hasil tambang tanpa izin menjadi komoditas bernilai tinggi.
Jejak Tambang Liar
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas TW, DW, dan BSW dari PT Semar Permata Emas Mulia (SPEM) atau Toko Mas Semar Nganjuk, VC selaku Direktur PT SJU periode 2022 hingga sekarang, serta DHB, Direktur PT SJU periode 2021–2022.
Penyidik menggeledah empat lokasi, meliputi Toko Mas Semar Nganjuk, PT SPEM, rumah milik TW dan DB, serta pabrik PT SJU.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penyidik menyita uang tunai Rp7,63 miliar.
“Valuta asing sebesar 60 ribu dolar Amerika Serikat, emas batangan dan perhiasan seberat 64 kilogram, bangunan pabrik, mesin pengolahan, serta berbagai aset inventaris,” kata Ade Safri Simanjuntak.
Besarnya nilai penyitaan memperlihatkan skala ekonomi perkara tersebut. Namun, nilai uang hanya satu sisi persoalan.
Dampak ekologis akibat aktivitas tambang tanpa izin sering kali jauh lebih mahal dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan.
Aliran Uang Gelap
Hasil penyidikan sementara mengungkap dugaan praktik berlangsung sejak 2019 hingga 2025.
Menurut penyidik, TW diduga membeli emas batangan berasal dari pertambangan tanpa izin.
Komoditas tersebut selanjutnya dipasarkan menuju perusahaan terafiliasi, termasuk PT SJU, untuk dimurnikan sebelum kembali memasuki rantai perdagangan.
Penyidik menduga hasil transaksi kemudian disamarkan melalui 15 rekening bank atas nama Debby Wijaya. Dugaan itulah menjadi dasar pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang.
Pola semacam ini menunjukkan bahwa tambang ilegal bukan sekadar aktivitas menggali tanah.
Di belakangnya terdapat dugaan mata rantai perdagangan, pengolahan, distribusi, hingga transaksi keuangan yang memerlukan penelusuran menyeluruh.
Alam Menanggung Beban
Persoalan terbesar adalah dari perkara tambang emas tanpa izin bukan semata kerugian ekonomi.
Aktivitas tersebut berpotensi mengubah bentang alam, mempercepat erosi, merusak kawasan hutan, serta mengganggu kualitas air pada wilayah sekitar lokasi tambang.
Dalam banyak kasus, pembukaan lahan tanpa pengawasan memicu sedimentasi sungai, hilangnya vegetasi, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Pemulihan kondisi semacam itu memerlukan biaya besar serta waktu panjang.
Karena itu, penegakan hukum terhadap jaringan tambang ilegal tidak hanya dipandang sebagai upaya mengejar pelaku, tetapi menjadi bagian penting dari perlindungan sumber daya alam.
Ketika keuntungan pribadi bertambah melalui jalur melawan hukum, masyarakat sekitar justru berpotensi menghadapi penurunan kualitas lingkungan sebagai dampak jangka panjang.
Hukum Menguji Keseriusan
Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah kelima tersangka bepergian ke luar negeri selama proses hukum berlangsung.
Sementara itu, berkas perkara tiga tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 dan segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dua tersangka lain masih berada dalam tahap pemberkasan.
Ade Safri Simanjuntak menegaskan,”Penindakan dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap jaringan pertambangan ilegal dari hulu hingga hilir.”
Langkah tersebut diarahkan guna mencegah kebocoran keuangan negara sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
Perkara ini belum berakhir. Proses persidangan akan menjadi ruang pembuktian seluruh dugaan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, dan fakta hukum di hadapan majelis hakim.
Satu perkara mungkin dapat dibawa ke ruang sidang. Namun, persoalan tambang emas tanpa izin menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penyitaan aset.
Tantangan sesungguhnya ialah memutus rantai bisnis ilegal sekaligus memastikan alam tidak terus menjadi korban demi mengejar kilau emas.***
