PONTIANAK, borneoreview.co – Aroma tanah terbakar menyengat hidung sore itu. Dari balik pepohonan gersang, asap tipis membumbung tinggi, menari mengikuti arah angin khatulistiwa.
Seorang peladang tua berdiri menggenggam gagang cangkul, menatap gumpalan tanah setengah hektar tempat keluarganya mengadu nasib.
Di ranah Kalimantan Barat, aroma jelaga bukan sekadar tanda musim tanam, melainkan pertaruhan antara tradisi leluhur, kepungan korporasi, serta jerat hukum negara.
Lembaran aturan resmi ditegaskan kembali, Senin (24/8/2026). Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, angkat bicara mengenai kepastian nasib para pelestari tradisi ini.
Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 membawa angin segar sekaligus batasan ketat demi menjaga bumi dari petaka kebakaran hebat.
Aturan Berladang Tradisional
Hukum hadir memberikan kepastian bagi masyarakat adat maupun petani kecil. Kepemilikan lahan warga rata-rata hanya setengah hektar, terukur jelas, namun tetap wajib tunduk pada kaidah kearifan lokal.
Regulasi mengizinkan pembukaan lahan melalui pembakaran terbatas, maksimal dua hektar per kepala keluarga. Tatacara pelaksanaannya wajib menerapkan standar keselamatan ketat.
Sebelum percik api pertama menyala, sekat bakar harus tergali lebar mengelilingi area tanam.
Peralatan pemadam disiagakan penuh. Pembakaran dilakukan bergiliran sesuai arahan pemerintah desa, dimulai dari tepi lahan mengikut arah angin, tanpa pernah ditinggal sampai jelaga benar-benar dingin memadam.
Ketegasan hukum tidak memberikan ruang kompromi bagi ekosistem rapuh. Pembakaran bentuk apa pun dilarang mutlak di atas lahan gambut.
Setiap peladang diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa, Lurah, atau pengurus RT setempat sebelum eksekusi lapangan.
Jika area berbatasan langsung dengan konsesi perusahaan, pemegang izin wajib aktif mengamankan batas wilayah.
Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Aturan dibuat bukan melumpuhkan mata pencaharian, melainkan menjaga ruang hidup bersama dari ancaman bencana asap tahunan.
Proses Hukum Korporasi
Keadilan tidak boleh tumpul ke atas. Ketika peladang kecil dipagari syarat ketat, korporasi pelanggar ruang hidup ditindak tanpa ampun.
Empat perusahaan skala besar terbukti melanggar aturan penanganan kebakaran resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna menjalani proses hukum pidana.
“Aturan berlaku adil demi keselamatan seluruh masyarakat,” ujar Ria Norsan tegas.
Penegakan hukum ini menegaskan bahwa kejahatan ekologis tak lagi bisa bersembunyi di balik dalih investasi.
Kelestarian hutan Kalimantan Barat kini berdiri di atas kesetaraan hukum: melindungi hak adat yang terukur, sekaligus membelenggu keserakahan industri pembakar lahan.***
