PONTIANAK, borneoreview.co – Di Balai Petitih, Pontianak, pembicaraan tentang korupsi tidak berhenti pada siapa pelakunya. Perhatian justru diarahkan ke ruang lebih sunyi, yakni sistem pengendalian pemerintah daerah sebelum penyimpangan berubah menjadi perkara.
Koordinator Pengawasan JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Aunurrofik, menyampaikan catatan itu dalam Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2026, Selasa, 15 September 2026.
Angka dalam pengawasan pemerintah kerap terlihat dingin di atas kertas. Namun, di balik skor SPIP dan IEPK terdapat pertanyaan sederhana.
Seberapa siap pemerintah daerah menutup celah sebelum uang publik keluar dari jalurnya?
Data pemantauan dalam materi sosialisasi menunjukkan tujuh wilayah masih membutuhkan pembenahan.
Belum ada wilayah dalam sorotan tersebut memiliki IEPK pada level 3, sementara sebagian daerah bahkan belum menjalani evaluasi secara menyeluruh.
Rincian materi mencatat Kabupaten Tulungagung belum mencapai level 3 pada SPIP dan IEPK.
Kabupaten Cilacap belum menjalani evaluasi SPIP, sedangkan Purbalingga serta Pekalongan masih berada di bawah level 3.
Kota Madiun memperlihatkan situasi berbeda. Nilai SPIP sudah berada pada angka 3,2, tetapi IEPK masih 2,7.
Perbedaan itu memperlihatkan satu hal penting. Sistem pengendalian internal belum otomatis membuat pengendalian korupsi bekerja pada tingkat sama kuat.
IEPK Daerah
Aunurrofik menjelaskan bahwa IEPK bukan sekadar angka evaluasi. Indeks tersebut berkaitan dengan pemenuhan unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks, efektivitas pengendalian korupsi, serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
“IEPK bukan sekadar angka penilai,” kata Aunurrofik dalam pemaparan tersebut.
Kerangka pengendalian korupsi memiliki tiga gerbang utama. Pertama, pencegahan untuk menutup peluang sebelum pelanggaran terjadi kedua.
Deteksi untuk menemukan gejala lebih awal ketiga, respons untuk memastikan indikasi kecurangan tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Logikanya sederhana, tetapi penerapannya membutuhkan disiplin. Sistem lemah membuka kesempatan, kesempatan memperbesar risiko, lalu pembiaran membuat penyimpangan terasa normal.
Fraud sendiri lazim didorong tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi. Tekanan dapat muncul dari kebutuhan finansial, kesempatan lahir dari celah pengawasan, sedangkan rasionalisasi membuat pelaku merasa memiliki alasan untuk membenarkan tindakan salah.
Jejak fraud dapat dibaca melalui tiga pola. Act berupa tindakan mencuri, menyelewengkan, atau memalsukan concealment berupa upaya menghapus atau mengubah jejak conversion berupa perubahan hasil korupsi menjadi tanah, kendaraan, properti, atau bentuk aset lain.
Antikorupsi Terpadu
Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi SPIP setiap tahun. Prosesnya dimulai melalui penilaian mandiri pemerintah daerah, dilanjutkan penjaminan mutu Inspektorat, kemudian evaluasi akhir BPKP.
Rangkaian itu penting sebab pengawasan tidak cukup hidup saat audit datang. Ia harus menjadi kebiasaan organisasi, mulai dari keputusan pimpinan hingga perilaku aparatur di meja kerja.
Kebijakan antikorupsi idealnya diformalkan kepala daerah. Isinya mencakup pengendalian gratifikasi dan sistem antisuap untuk pencegahan, whistleblowing system untuk deteksi, serta audit investigatif dan sanksi tegas untuk respons.
Sosialisasi di Balai Petitih sendiri dirancang melibatkan unsur legislatif, eksekutif, perguruan tinggi, perbankan daerah, sekolah, komunitas antikorupsi, kelompok kerja pengadaan, pelaku usaha, serta media massa.
Komposisi itu menunjukkan bahwa pengendalian korupsi tidak bisa dibebankan hanya kepada Inspektorat atau BPKP.
Ada catatan penting dari materi. Pernyataan awal menyebut tujuh wilayah dalam pemantauan, tetapi rincian tersedia hanya mencantumkan Tulungagung, Cilacap, Purbalingga, Pekalongan, serta Kota Madiun.
Selisih informasi itu patut diperjelas agar pembaca memperoleh gambaran utuh tentang cakupan evaluasi.
Transparansi bukan hanya soal membuka skor, tetapi memastikan asal data, jumlah wilayah, metode penilaian, serta periode evaluasi dapat ditelusuri.
Angka 3,2 atau 2,7 bukan sekadar bilangan. Ia adalah alarm kecil tentang seberapa kuat pemerintah membangun pagar sebelum penyimpangan menemukan pintu.
Bila pengendalian hanya sibuk setelah masalah muncul, pemerintah sebenarnya sedang menghitung kerugian setelah rumah terbakar.
Pencegahan membutuhkan sistem tegas, pengawasan hidup, saluran pelaporan aman, dan keberanian memberi sanksi.
SPIP dan IEPK menjadi ukuran penting untuk membaca kesiapan pemerintah daerah mencegah korupsi. Evaluasi tahunan, manajemen risiko, deteksi dini, serta respons tegas perlu berjalan sebagai satu sistem.
Publik perlu ikut mengawasi. Pemerintah daerah perlu membuka data evaluasi secara jelas agar setiap skor dapat dibaca, diuji, dan diperbaiki bersama.***
