JAKARTA, borneoreview.co – Surat edaran Menteri Kehutanan yang memisahkan batas hutan subsisten dan komersil, berpotensi mengancam masyarakat. Menghapus hak komunitas yang hidup dari hutan secara turun temurun.
Surat Edaran Menhut No. SE.1/MENHUT/SETJEN/KUM.04/2/2026 menafsirkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batasan hutan untuk kebutuhan sehari-hari (subsisten) dan komersial.
Isi putusan MK menyebutkan kegiatan perkebunan tanpa izin oleh masyarakat hanya diperbolehkan jika tujuannya murni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika ditemukan pemanfaatan untuk tujuan komersial tanpa izin resmi, akan dikenakan sanksi pidana.
Penetapan Hutan Adat Capai 400 Ribu Hektare di 19 Provinsi
Kementerian Kehutanan kemudian memberi persyaratan masa tinggal minimal 20 tahun bagi masyarakat yang boleh memanfaatkan hutan. Padahal aturan masa tinggal tidak tercantum eksplisit dalam putusan MK.
Surat edaran itu mengacam keberadaan masyarakat yang telah bermukim secara turun-temurun di kawasan hutan.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo mengatakan konsep masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan harus dinilai berdasarkan hubungan antar generasi dan kondisi faktual. Bukan berdasarkan jumlah tahun ia menetap di hutan.
Pemerintah Percepat Penetapan Hutan Adat, dari Target 1,4 Hektare Sudah Beres 368.877 Hektare
“Persyaratan 20 tahun (minimal menetap dalam hutan), menurut pandangan kami sesuatu yang berada di luar putusan Mahkamah Konstitusional,” kata Surambo.
Menurut Achmad Surambo, keberadaan komunitas yang hidup lintas generasi seharusnya tidak dibatasi pada periode waktu tertentu. Hubungan antar generasi dapat terjalin bahkan ketika kehadiran komunitas di suatu daerah belum mencapai 20 tahun.
Hubungan yang melibatkan kakek-nenek dan cucu misalnya, dapat menunjukkan koneksi antar generasi dalam suatu komunitas. Sawit Watch mendukung pendekatan deklaratif dan berbasis fakta dalam menentukan keberadaan komunitas tersebut.
Pendekatan deklaratif berbasis fakta lebih mempertimbangkan kondisi di lapangan daripada hanya mengandalkan dokumentasi resmi pemerintah.
Pemanfaatan Hasil Hutan
Surambo juga mempertanyakan aturan yang mengatur rantai distribusi produk pertanian atau kehutanan. Surat Edaran Menteri berisi persyaratan mengenai tidak adanya perantara seperti pembeli, pengumpul, atau pemberi pinjaman dalam pemanfaatan hasil hutan.
Penerapan syarat tersebut secara kaku dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tinggal di daerah hutan. Kegiatan ekonomi sehari-hari mereka secara alami melibatkan interaksi dengan pihak lain, termasuk menjual sebagian hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Menjual hasil pertanian atau produk olahan hutan tidak otomatis menjadikan kegiatan tersebut bersifat komersial.
Pemkab Landak Perketat Verifikasi Hutan Adat Demi Jaga Kepastian Investasi
Jika hasil pertanian dan produk olahan hutan dijual untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dasar, seperti pendidikan anak, pakaian, dan pengeluaran keluarga lainnya, aktivitas tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan subsisten dan mata pencaharian daripada sekadar usaha komersial.
“Jika kita menjual sesuatu untuk membayar biaya sekolah atau pakaian anak, itu lebih tentang memenuhi kebutuhan dasar daripada aktivitas komersial,” kata Surambo.
Sebaliknya, aktivitas yang bertujuan untuk memperluas modal, menghasilkan keuntungan, dan melibatkan pemodal skala besar, memiliki karakteristik yang berbeda. Indikator aktivitas komersial bisa mencakup keterlibatan korporasi yang terstruktur dan praktik manajemen yang menyerupai praktik bisnis formal.
Sawit Watch percaya bahwa istilah “kepentingan komersial” perlu diinterpretasikan berdasarkan tujuan, skala, dan struktur suatu aktivitas. Bukan semata-mata hanya berdasarkan apakah transaksi jual-beli terjadi.
Sawit Watch menyerukan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dan berkeadilan sosial.
Kenapa Disebut Hutan Adat? Ini Syaratnya
Pendekatan semacam ini harus mempertimbangkan sejarah penguasaan lahan, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, serta kebutuhan penghidupan mereka. Tidak hanya fokus pada penegakan aturan dan kepatuhan administratif.
Perdebatan mengenai batasan antara kegiatan non komersial dan komersial juga tetap relevan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat. Terutama saat pihak berwenang menentukan kegiatan masyarakat mana yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan aturan tersebut.
Surambo mengakui masalah ini masih perlu dibahas dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa pelaksanaan administratif tidak memberi hambatan bagi masyarakat yang hubungan tradisionalnya dengan kawasan hutan telah diakui oleh hukum.
