JAKARTA, borneoreview.co – Korporasi besar swasta saat ini mendominasi industri kelapa sawit nasional. Pemerintah memberi sinyal pembatasan hegemoni perusahaan perkebunan sawit.
Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit saat ini menguasai 54 persen produksi minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya.
Badan Usaha Milik Negara dan dan perkebunan rakyat masing-masing hanya mengelola lahan sawit sekitar 42 persen dan 9 persen.
“Pertanyaannya, siapa yang paling menikmati nilai tambah terbesar dari industri ini,” kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III.
Pertemuan Nasional ini digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Mempertemukan petani sawit yang mengelola kebun secara swadaya.
Andil Koperasi
Menurut Ferry Juliantono, koperasi harus terlibat dan memberikan andil terbesar untuk ekonomi nasional termasuk kelapa sawit.
“Sudah 30 tahun industri ini dikuasai dan dipimpin oleh korporasi besar swasta. BUMN begitu-begitu saja, dan koperasi terpinggirkan,” katanya.
Korporasi besar tidak boleh memegang hegemoni. Akan ada pembatasan sesuai regulasi. “BUMN ditata efisiensinya dan koperasi dibangunkan. Peran BUMN dan koperasi akan dimaksimalkan.”
Ferry mengatakan saat ini sudah ada 4 koperasi yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri. Salah satunya Koperasi Unit Desa Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan yang memiliki kapasitas produksi 60 ton tandan buah segar per jam.
“Saya minta koperasi produksi sawit yang punya lahan 5.000-10.000 hektare untuk membuat pabrik CPO. Pembiayaan bisa dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir, BLU dari Kemenkop atau BPDP dan perbankan. Kalau sudah ada 10 sampai 20 koperasi, buat holding dan membuat pabrik refinery minyak goreng sendiri.”
Tahun depan diharapkan berdiri refinery minyak goreng milik gabungan koperasi sawit. Agar tidak mengganggu jaringan distribusi para “pemain lama” pemasaran disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Tahun ini bangunan fisik KDMP mencapai 30.000 unit dan siap operasional 10.000 unit. Jika sudah beroperasi, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjual minyak goreng yang diproduksi oleh koperasi sendiri.
Kerja Sama Agrinas
Menurut Menteri Koperasi, tugas lain yang sedang dikerjakan saat ini adalah reforma agraria. Menurut dia, banyak sekali hak masyarakat atas tanah yang kurang diperhatikan.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah menyerahkan 4 juta hektare lahan sitaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Sekitar 2 juta hektare berupa kebun sawit dengan berbagai kondisi.
Sebanyak 700.000 hektare kebun sawit kondisnya masih bagus. Dalam pengelolaan kebun sawit hasil sitaan Ferry berharap PT Agrinas Palma Nusantara bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.
“APKASINDO harus mendorong koperasi-koperasi petani anggotanya untuk bekerja sama dengan Agrinas mengelola kebun sawit. Agrinas tidak mungkin mengelola sendiri lahan seluas itu,” kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.***
