JAKARTA, borneoreview.co – Komisi XII DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk ketahanan bencana dan anomali cuaca ektrem menjadi Rp 2,57 triliun.
Jumlah itu mendongkrak pagu definitif awal sebesar Rp1,23 triliun. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan apresiasi atas dukungan parlemen, khususnya dalam memprioritaskan sektor ketahanan bencana menghadapi anomali cuaca ekstrem.
“Kami berterima kasih bahwa dalam perbaikan usulan ini ditekankan adanya tambahan untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini sangat tepat karena menurut perhitungan para ahli, El Nino pada tahun depan kemungkinan lebih panjang dari tahun yang sekarang,” kata Jumhur.
Karhutla Kalimantan: Hilangnya Rumah Orangutan dan Satwa Liar
Pengesahan penambahan anggaran dimulai dari Rapat Kerja Ke-13 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ke-14 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan. Pertemuan ditutup secara resmi lewat Rapat Kerja Ke-15 di bawah pimpinan Wakil Ketua Komisi XII, Dony Maryadi Oekon.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, tambahan dukungan anggaran langsung diterjemahkan dalam kerja-kerja taktis di lapangan. Dia memastikan jajarannya bergerak proaktif dalam merespons aduan masyarakat serta memperketat mitigasi krisis lingkungan.
Darurat Iklim
Pada sesi pembahasan awal, Wakil Ketua Komisi XII, Putri Zulkifli menekankan bahwa eskalasi kerusakan ekologis saat ini telah melampaui ambang batas normal. Hal itu menuntut penanganan luar biasa.
“Kita melihat sekarang bukan lagi perubahan iklim, tapi sudah menjadi darurat iklim yang betul-betul harus diberikan perhatian khusus,” ujar Putri Zulkifli Hasan.
Kemarau Panjang, Sumber Air Menipis, Melawi Perkuat Antisipasi Karhutla
Pada kesempatan itu Komisi XII DPR RI juga berkomitmen memperkokoh payung hukum nasional dengan mendorong pengesahan RUU Perubahan Iklim. Langkah ini mendesak agar pemerintah memiliki landasan regulasi yang solid, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam meredam ancaman krisis iklim.
Prioritas Ketahanan Bencana
Pembahasan tingkat lanjut yang juga dihadiri Sekretaris Kementerian LH/Sektretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, mematangkan distribusi penambahan anggaran dalam tiga pilar program utama:
Program kualitas lingkungan hidup memperoleh porsi terbesar dengan total alokasi mencapai Rp1,09 triliun. Kemudian program ketahanan bencana dan perubahan iklim menerima porsi anggaran Rp427,51 miliar. Anggaran dipakai untuk mempertajam mitigasi karhutla dan darurat iklim.
Program dukungan manajemen mendapat alokasi sebesar Rp1,05 triliun untuk menjamin efektivitas dan kelancaran birokrasi kementerian.
Melalui dukungan anggaran ini, KLH/BPLH siap mengoptimalkan pengawasan lingkungan, menekan potensi karhutla, serta memperluas fasilitas pengelolaan sampah demi melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman darurat iklim.
