JAKARTA, borneoreview.co – Apakah hilirisasi benar-benar membuat Indonesia berdaulat atas kekayaan mineral, atau sekadar mengubah bahan mentah menjadi angka ekspor? Saatnya publik mengawasi hasilnya, bukan hanya mendengar janji pemerintah.
Kekayaan mineral Indonesia kembali dipanggil naik ke panggung besar. Kali ini, bukan sekadar untuk dipamerkan sebagai angka cadangan tambang, melainkan sebagai modal diplomasi geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajak Indonesia mencontoh China dalam mengelola logam tanah jarang.
Pernyataan itu terdengar ambisius. Namun, di balik gagasan besar tersebut, terselip pertanyaan mendasar, apakah Indonesia sudah siap mengelola kekayaan mineral secara mandiri, atau masih sibuk menjual mimpi tentang kejayaan industri?
Dalam Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di JIExpo Convention Center, Jakarta Pusat, Bahlil menyoroti kemampuan China menjadikan hasil industri pengolahan mineral sebagai instrumen diplomasi internasional.
Logam tanah jarang, bahan penting bagi perkembangan teknologi modern, kini memiliki posisi strategis dalam persaingan ekonomi dan politik dunia.
“China hari ini melakukan diplomasi dengan Amerika itu tarik-menariknya dengan hasil industri hilirisasi daripada logam tanah jarang,” kata Bahlil.
Dia mengeklaim, pada dekade 1980-an, material tersebut belum banyak diperhitungkan sebagai komponen penting industri teknologi. Kini, penguasaannya menjadi bagian dari persaingan kekuatan ekonomi global.
Pesannya jelas, mineral bukan sekadar barang dagangan. Dalam persaingan internasional, penguasaan teknologi pengolahan bisa menjadi kartu tawar sebuah negara.
Namun, meniru China tentu tidak cukup melalui pidato, seremoni, atau deretan proyek industri dalam presentasi pemerintah.
Ada persoalan teknologi, investasi, kapasitas riset, penguasaan rantai pasok, hingga keberanian memastikan keuntungan industri tidak berhenti di meja pemilik modal.
Asa Jejak China
Bahlil juga menerawang, Indonesia harus meninggalkan pola ekspor bahan mentah. Menurut dia, kebiasaan mengirim mineral keluar negeri untuk diolah, kemudian membeli kembali produk jadinya, menyerupai praktik perdagangan kolonial.
Dia mengingatkan masyarakat pada masa VOC ketika kekayaan Nusantara dibawa ke luar negeri untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak pengolah.
“Di zaman VOC 350 tahun ketika kita dijajah oleh Belanda, yang mereka bawa itu apa? Bahan baku kita,” kata dia.
Sindiran sejarah tersebut menyentuh persoalan ekonomi struktural. Selama bahan mentah terus meninggalkan pelabuhan tanpa penguasaan teknologi pengolahan memadai, Indonesia berisiko mempertahankan posisi sebagai pemasok kebutuhan industri negara lain.
Ironisnya, negeri kaya tambang masih harus membuktikan kemampuan mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran masyarakat.
Hilirisasi semestinya bukan sekadar memindahkan lokasi pabrik dari luar negeri ke kawasan industri domestik.
Pekerjaan sesungguhnya justru berada pada penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembangunan industri pendukung, perlindungan lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi.
Ada Nilai Nikel
Bahlil membawa angka ekspor nikel sebagai bukti keberhasilan kebijakan hilirisasi. Pada 2017–2019, nilai ekspor nikel Indonesia disebut masih berkisar US$3,3 miliar.
Setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan domestik, nilainya meningkat menjadi sekitar US$33 miliar hingga US$34 miliar pada 2023–2024.
“Dulu kita ekspor nikel kita di tahun 2017, 2018, 2019 itu hanya US$3,3 miliar. Kita menyetop ekspor nikel, kemudian kita membangun industri, kita bikin hilirisasi. Apa yang terjadi? 2023-2024, ekspor kita sudah bisa mencapai US$33 miliar sampai US$34 miliar. Itu baru satu sektor,” kata Bahlil.
Angka tersebut memperlihatkan perubahan skala perdagangan. Namun, nilai ekspor bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan industri.
Publik berhak mengetahui berapa besar nilai tambah domestik, seberapa luas kesempatan kerja berkualitas, berapa penerimaan negara, serta bagaimana pembagian keuntungan antara investor, pemerintah, pekerja, dan masyarakat sekitar kawasan tambang.
Pertanyaan lain tidak kalah penting: bagaimana biaya ekologis dihitung? Industri pengolahan mineral membutuhkan energi, air, infrastruktur, dan pengelolaan limbah.
Jika keuntungan ekonomi dipamerkan, sementara beban lingkungan ditinggalkan kepada warga, hilirisasi berisiko menjadi kemajuan dengan tagihan sosial berkepanjangan.
Info Harga Minyak
Ambisi memperkuat industri nasional muncul ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian geopolitik.
Bahlil menyebut Indonesia tetap terkena dampak konflik internasional meskipun tidak terlibat langsung.
Salah satu tekanan datang melalui kenaikan harga minyak dunia. Dalam keterangannya, dia menyebut harga minyak telah melampaui US$100 per barel, bahkan berada di sekitar US$116 per barel.
Situasi tersebut memperlihatkan rapuhnya ketahanan ekonomi apabila kebutuhan energi dan bahan baku industri masih bergantung pada dinamika pasar internasional.
Karena itu, pengelolaan mineral perlu ditempatkan dalam strategi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup mengejar angka ekspor, tetapi harus membangun ketahanan energi, memperkuat industri nasional, serta mengurangi ketergantungan teknologi dari luar negeri.
Bahlil mengingatkan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Amanat tersebut bukan hiasan dalam pidato pejabat. Ia merupakan ukuran pertanggungjawaban kebijakan.
Ada Janji Baterai
Bahlil turut memaparkan pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Rantai industrinya mencakup pertambangan, fasilitas peleburan, pengolahan menggunakan teknologi high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai.
Menurut dia, Indonesia telah memiliki tiga pabrik baterai. Produk prekursor dan katoda dari dalam negeri bahkan disebut sudah memasok kebutuhan pasar Amerika Serikat.
Capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperluas pengolahan mineral. Pemerintah ingin pengalaman industri nikel menjadi bekal mengembangkan komoditas lain, termasuk logam tanah jarang.
Akan tetapi, membangun ekosistem industri tidak sama dengan menguasai seluruh rantai teknologi.
Kemampuan riset, pengembangan sumber daya manusia, kepemilikan teknologi, serta daya saing produk tetap harus diuji secara terbuka.
Indonesia memang memiliki batu bara dengan peringkat keenam dunia, cadangan nikel terbesar menurut keterangan Bahlil, serta potensi bauksit, tembaga, dan timah.
Untuk timah, Indonesia disebut sebagai eksportir terbesar dunia, meskipun cadangannya berada di bawah China.
Deretan kekayaan tersebut seharusnya menjadi alasan memperkuat kemandirian, bukan sekadar bahan baku pidato pembangunan.
Mencontoh China bukan perkara menyalin resep industri. Negara itu memperlihatkan bagaimana pengolahan mineral, penguasaan teknologi, dan posisi strategis dalam rantai pasok dapat saling memperkuat.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian menghentikan ekspor bahan mentah. Pemerintah harus memastikan industri tumbuh, teknologi dikuasai, lingkungan terlindungi, serta kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sebab, ukuran keberhasilan hilirisasi bukan seberapa megah pabrik berdiri atau seberapa besar angka ekspor diumumkan. Ukurannya adalah seberapa nyata kekayaan bumi mengubah kehidupan rakyat.
Jika China berhasil menjadikan mineral sebagai kartu diplomasi, Indonesia jangan sampai hanya menjadikan mineral sebagai kartu promosi kebijakan.
Ingat! Rakyat Indonesia tidak membutuhkan pidato tentang kejayaan tambang. Mereka membutuhkan bukti bahwa kekayaan negeri ini benar-benar kembali kepada pemiliknya. Sebab, bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Setara.***
