JAKARTA, borneoreview.co – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengusulkan pembentukan tim percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat.
Tim ini diharapkan mampu menguraikan hambatan administrasi, legalitas lahan, pembiayaan, dan pelaksanaan teknis yang menyebabkan percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) berjalan lambat.
Hingga pertengahan Oktober 2026, rekomendasi teknis PSR mencapai 444.303 hektare. Mencakup 200.890 hektare lahan milik pekebun di 21 provinsi.
Target Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional ditetapkan 180.000 hektare per tahun. Capaian kumulatifnya sejak tahun 2017 baru sekitar 37 persen atau sekitar 278.200 hektare.
Pada tahun 2024, realisasi PSR hanya sekitar 39.000 hektare. Masih jauh dari target 120.000 hektare yang ditetapkan tahun itu.
Setahun kemudian, realisasi diperkirakan hanya sekitar 50.000 hektare dari target 180.000 hektare. Artinya hanya lebih dari sepertiga kebun sawit yang berhasil peremajaan.
Lintas Kemeterian
Tim percepatan PSR melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan APKASINDO.
Usulan itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Sawit DPP APKASINDO, Akhmad Indradi kepada Dewan Ekonomi Nasioal.
Menurut Akhmad Indradi, persoalan sawit rakyat tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kementerian. Sebab mencakup berbagai kewenangan lintas lembaga.
Percepatan PSR adalah program mendesak untuk menghindari penurunan produksi sawit rakyat. Juga menjaga pasokan bahan baku industri kelapa sawit nasional.
APKASINDO juga meminta pemerintah menyusun peta jalan atau Roadmap Sawit Rakyat 2027–2030. Rencana kebijakan tersebut menjadi pedoman membangun perkebunan sawit berkelanjutan.
Road Map Sawit Rakyat perlu memuat target yang jelas menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan rakyat. Menjawab
persoalan sertifikasi ISPO dan kesiapan memunuhi syarat ekspor Eropa (EUDR).
Recana kebijakan 3 tahun tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Juga memperbaiki tata niaga harga tandan buah segar yang adil bagi petani.
Perkebunan Sawit Rakyat
Akhmad Indradi menjelaskan, perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia.
Dengan kontribusi besar terhadap luas perkebunan dan produksi nasional, masalah yang dihadapi petani sawit rakyat tidak boleh dipandang sebagai masalah sektoral pertanian semata.
Masa depan sawit rakyat berkaitan langsung dengan ketahanan bahan baku industri, kinerja ekspor, pendapatan masyarakat pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing di pasar global.
APKASINDO berharap Dewan Ekonomi Nasional dapat mengangkat masalah ini dalam rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Sehingga pemerintah memiliki langkah konkret melindungi dan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
“Sawit rakyat tidak boleh hanya menjadi penopang produksi dan ekspor nasional. Tetapi harus mendapatkan kepastian hukum, perlindungan tata niaga, dukungan peremajaan, serta kesempatan yang adil untuk menikmati nilai tambah,” kata Akhmad Indradi.
DPP APKASINDO menyerahkan rekomendasi strategi pengembangan sawit rakyat kepada Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional, Gaffari Ramadan.***
