JAKARTA, borneoreview.co – Reda segala keriuhan pengunduran diri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.
Kini entitas usaha menunggu kepastian langkah politik pemerintah selanjutnya. Wakil Presiden yang fokus memperbaiki kondisi ekonomi.
Terlalu lama membiarkan ketidakpastian politik, membuat investor semakin lama menahan keputusan menanam modal. Dunia usaha dipagari peraturan yang diputuskan di meja politik.
Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Erwin Aksa mengatakan, pengunduran diri Gibran merupakan perkembangan politik penting yang menjadi perhatian pelaku usaha.
Kepastian proses ketatanegaraan menjadi hal penting bagi dunia usaha. Semakin berlarut ketidakpastian soal posisi Wakil Presiden, semakin besar potensi munculnya persepsi risiko politik di kalangan investor.
“Faktor waktu menjadi sangat penting. Semakin lama ketidakpastian mengenai posisi Wakil Presiden, semakin besar potensi munculnya persepsi risiko politik oleh investor,” kata Erwin.
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).
Kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani, Gibran meminta agar Majelis segara memproses surat pengunduran dirinya. Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan langkah berikutnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses usulan Presiden soal penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Stabilitas Ekonomi
Menurut Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Erwin Aksa, dunia usaha tidak terlalu mempersoalkan siapa yang akan menduduki posisi Wakil Presiden.
Hal yang lebih penting adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif dan koordinasi kebijakan ekonomi tidak terganggu.
“Bagi pengusaha, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan Wakil Presiden. Tetapi bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif, koordinasi kebijakan ekonomi tidak terganggu, dan program-program strategis nasional tetap dilaksanakan secara konsisten,” ujar Erwin Aksa.
Erwin mengingatkan, investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Proses transisi yang cepat, tertib, transparan, dan konstitusional diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun investasi.
“Investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Apabila proses transisi berlangsung cepat, tertib, transparan, dan konstitusional, kami melihat potensi dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan investasi dapat minimal.”
Sebaliknya, jika ketidakpastian berlangsung terlalu lama, investor berpotensi mengambil sikap menunggu. Risiko tersebut terutama membayangi investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi serta komitmen pemerintah.
Kepastian Usaha
Kadin berharap seluruh lembaga negara dapat menjalankan mekanisme konstitusional secara tertib dan memberikan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran tidak akan mengubah arah strategi ekonomi nasional.
Fondasi dan arah kebijakan utama tetap berjalan di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Ada atau tidak adanya Gibran, tidak ada yang berubah dari strategi ekonomi nasional,” kata Dipo.
Selama memerintah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap seolah tidak membutuhkan wakil. Gibran tidak dilibatkan pada banyak forum pengambil kebijakan.
“Sejak awal, gaya kepemimpinannya memusatkan pengambilan keputusan di tangannya sendiri,” kata Rendy Pahrun Wadipalapa, peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Besar kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan mempertahankan karakter memimpin ‘one man show’. Tidak peduli siapapun sosok pengganti Gibran.
Apalagi sekarang Prabowo diberi kuasa besar untuk menentukan sendiri pendampingnya. Tidak seperti saat pencalonan Pemilu Presiden yang harus menghitung elektabilitas politik calon wakil dan dukungan logistik yang menyertainya.
Tahan Ambisi Pilpres 2029
Pengamat politik Adi Prayitno mengusulkan Wakil Presiden pengganti Gibran harus fokus membantu pemerintah membenahi sektor ekonomi.
Sosok pengganti harus mengisi posisi yang tidak (hanya) berorientasi pada kepentingan elektoral, termasuk keinginan maju pada Pemilu 2029.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu tantangan krusial yang dihadapi para pemimpin dunia saat ini. Wakil Presiden mendatang diharapkan memiliki pemahaman ekonomi yang kuat dan mampu membantu Presiden menangani persoalan di sektor tersebut.
“Wakil Presiden pengganti Gibran nantinya adalah mereka yang ahli ekonomi. Fokus bekerja terutama terkait dengan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dan tentu tidak berpikir ikut Pemilu di 2029,” kata Adi Prayitno.***
