JAKARTA, borneoreview.co – Investor perusahaan tambang batu bara, nikel, dan timah kini berusaha menafsirkan pernyataan Presiden Prabowo, agar negara mengambil manfaat lebih besar dari kegiatan tambang.
Pernyataan itu terlontar di tengah ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia, terkait kegiatan pertambangan logam dan mineral.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunda persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan.
Menyebabkan perusahaan tambang menghentikan sementara operasional, sehingga mengganggu pengiriman pasokan ekspor ke beberapa negara.
Pernyataan Presiden menambah kekhawatiran investor mengenai ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Berpotensi menghambat beberapa rencana investasi.
Indeks saham sektor energi Indonesia (.JKENERGY) yang mencakup saham perusahaan tambang batu bara, turun 4,1 persen sejak pernyataan Presiden Prabowo akhir pekan lalu.
Hal sama terjadi di indeks saham sektor material dasar (.JKBASIC) yang mencakup perusahaan tambang mineral lainnya, juga terkoreksi sebesar 6,2 persen.
Pernyataan Presiden
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri untuk memastikan negara mendapatkan setidaknya 70 persen dari manfaat seluruh izin pertambangan.
Prabowo menambahkan, jika diperlukan, negara harus “mengambil alih kepemilikan saham” di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut menyebabkan multi persepsi karena Presiden tidak merinci apa yang dia maksud “mengambil manfaat” tersebut. Atau bagaimana pemerintah menghitung 70 persen dari manfaat yang akan diambil negara.
Perusahaan tambang dan pengamat berusaha menafsirkan pernyataan Presiden. Apakah yang dimaksud mengambil manfaat 70 persen itu berupa laba perusahaan?
Apakah maksudnya pendapatan, pajak dan royalti, atau ukuran manfaat ekonomi yang lebih luas bagi negara?
“Kami masih mengkaji apa yang dimaksud Presiden Prabowo terkait keinginannya agar 70 persen dari hasil sektor pertambangan masuk ke kas negara,” kata Ketua Asosiasi Profesional Pertambangan, Sudirman Widhy Hartono.
Menurut Sudirman, pihak industri tengah menunggu penjelasan lebih rinci dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sektor pertambangan, khususnya nikel dan batu bara, saat ini menghadapi tantangan pengetatan kuota produksi serta peningkatan biaya.
Investasi Tambang
Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet yang sempat menghentikan operasional selama beberapa bulan akibat penundaan RKAB, kini berencana menjual sebagian sahamnya.
“Ketidakpastian mengenai definisi saja sudah cukup untuk menunda keputusan investasi baru,” kata analis pertambangan Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Fauzan Luthfi Djamal.
Fazan memperkirakan mitra asing yang terlibat dalam hilirisasi nikel sedang mengevaluasi kembali imbal hasil proyek mereka. “Sementara biaya pendanaan berpotensi meningkat.”
Indonesia mencatatkan investasi besar-besaran pada sektor pengolahan nikel menyusul kebijakan pelarangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020. Kebijakan serupa berlaku untuk mineral lainnya pada tahun 2023.
Menurut Fauzan, tujuan negara untuk meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam adalah hal yang “dapat dipahami”.
Namun tantangannya terletak pada perancangan skema yang mampu menangkap keuntungan tak terduga (windfall gains) tanpa menghambat kegiatan bisnis atau mencegah investasi baru.
Data dari perusahaan pertambangan batu bara menunjukkan total pendapatan negara mencapai sekitar 32 persen dari total penjualan.
Sementara perusahaan mengklaim memperoleh laba kurang dari 10 persen. Artinya pendapatan pemerintah lebih dari tiga kali lipat laba perusahaan.
Fauzan memperkirakan laba bersih perusahaan tambang swasta dapat terpangkas hingga separuh.
Sementara perusahaan tambang yang beroperasi di bawah izin pertambangan khusus, mungkin mengalami penurunan laba hingga sepertiga.
Menurut Fauzan, cara paling cepat menambah pendapatan negara melalui peningkatan royalti. Pemerintah sebelumnya sempat mempertimbangkan kenaikan royalti untuk komoditas emas, tembaga, perak, nikel, dan timah.
Opsi lain mencakup penerapan pungutan tambahan atau kewajiban penyertaan modal negara saat izin pertambangan diperpanjang atau dikonversi.
Simpang Siur Kebijakan
Awal tahun ini, Indonesia sempat menunda rencana mengenakan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall tax) pada ekspor batu bara dan nikel. Serta menaikkan royalti bagi sejumlah perusahaan pertambangan.
Pada bulan Mei 2026, Prabowo menyatakan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan paduan logam besi (ferroalloys) akan dikendalikan oleh badan milik negara, Danantara Sumberdaya Indonesia.
Tujuan menjadikan PT Danantara sebagai pengendali ekspor untuk mengatasi praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under-invoicing).
Usulan tersebut kemudian direvisi. Lingkup kewenangan Danantara hanya sebagai pengawas dan pengumpul data ekspor terpusat.
Pada Agustus 2026, Presiden mengumumkan pembentukan bursa komoditas. Menurut Presiden, Indonesia sebaiknya menetapkan harga sendiri alih-alih mengikuti tolok ukur global.
“Prabowo sering mengeluarkan arahan,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom di lembaga kajian Center of Economics and Law Studies. “Namun, peraturan teknisnya tidak pernah disiapkan terlebih dahulu… kini kita melihat hal yang sama terjadi lagi.”
Di luar kegelisahan industri sektor pertambangan atas pernyataan Presiden Prabowo, hal yang lebih penting adalah menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan kebijakan pemerintah.
Investasi hanya sebagian kecil dari potensi keuntungan yang dapat diambil dari sektor tambang. Masalah keadilan lingkungan dan hidup orang banyak dari kegiatan ekstraktif jauh lebih penting.***
