JAKARTA, borneoreview.co – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi penanda kewajaran laporan keuangan pemerintah. Namun, di balik predikat itu, muncul pertanyaan besar, bagaimana potensi denda administratif pertambangan senilai Rp104,43 triliun diperlakukan dalam laporan keuangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Tahun Anggaran 2025?
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dasar pemberian opini tersebut.
Baginya, angka sebesar itu tidak pantas berlalu sebagai catatan pinggir apabila status pencatatan dan pengungkapannya belum terang.
Angka Besar, Catatan Samar
Potensi denda Rp104,43 triliun itu bukan angka tanpa rujukan. Estimasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025.
Perhitungan mencakup areal seluas 67.125,41 hektare terkait 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik 480 pemegang izin.
Skala itu memperlihatkan besarnya persoalan tata kelola pertambangan di kawasan hutan, terutama ketika aktivitas berlangsung tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Tetapi, angka potensi denda tidak otomatis berarti uang negara telah diterima atau seluruh kewajiban sudah dapat ditagih. Status penetapan, pengakuan, pencatatan, dan penagihan perlu diperiksa agar angka estimasi tidak disamakan dengan penerimaan negara nyata.
Di sinilah pertanyaan audit menjadi penting. Apakah potensi tersebut telah diungkapkan secara memadai, dan bagaimana auditor menilai dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan kementerian?
WTP Bukan Tameng
Hanan meminta BPK membuka dasar penilaiannya, bukan sekadar membiarkan opini audit berdiri sebagai stempel yang menutup perdebatan.
Ia mengingatkan bahwa WTP tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan bebas dari masalah.
“WTP itu bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan,” ucap Hanan ditulis pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menyoroti perbedaan mendasar antara opini atas kewajaran laporan keuangan dan penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan sektor kehutanan.
WTP bukan sertifikat bahwa tidak ada pelanggaran, seluruh kewajiban telah tertagih, atau setiap risiko telah terselesaikan.
Karena itu, ukuran akuntabilitas tidak cukup berhenti pada predikat audit. Publik membutuhkan penjelasan mengenai bukti pemeriksaan, perlakuan akuntansi, pengungkapan risiko, serta status potensi penerimaan negara dalam laporan keuangan.
Telusuri Jalur Denda
Hanan mendorong penelusuran menyeluruh atas proses penetapan hingga penagihan denda administratif tersebut.
Langkah ini memerlukan koordinasi tegas antara Kemenhut dan Kementerian ESDM, terutama untuk memastikan data pemegang izin, luas areal, dasar penghitungan, serta status kewajiban dapat ditelusuri.
Potensi denda itu juga berkaitan dengan peluang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, peluang tersebut baru dapat dinilai secara tepat setelah dasar hukum, status penetapan, dan tahapan penagihannya diperjelas.
Tanpa keterbukaan data, angka triliunan rupiah berisiko menjadi parade nominal: besar ketika diumumkan, tetapi sulit dibaca ketika publik bertanya berapa nilai telah ditetapkan, berapa ditagih, dan berapa benar-benar masuk ke kas negara.
Audit Harus Terukur
Hanan menegaskan, evaluasi terhadap opini WTP dapat dilakukan apabila pemeriksaan menemukan salah saji material atau pengungkapan tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan keuangan.
Penilaian itu tetap harus mengikuti standar pemeriksaan dan ketentuan berlaku, bukan didasarkan semata-mata pada besarnya angka yang dipersoalkan.
“Kejelasan itu penting agar opini audit mencerminkan kondisi laporan keuangan berdasarkan bukti pemeriksaan,” ucapnya menjelaskan.
Pernyataan tersebut menempatkan BPK pada tugas penting: menjelaskan bagaimana fakta material dinilai, bagaimana risiko dicatat, dan apakah pengungkapan laporan telah memenuhi standar.
Pada saat bersamaan, kementerian terkait perlu menjabarkan perkembangan penanganan denda secara terukur dan dapat diuji.
Jangan Berhenti di Opini
Kasus ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang pengawasan kawasan hutan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Ketika potensi denda mencapai Rp104,43 triliun, masyarakat berhak mengetahui status hukumnya, proses penagihannya, dan perlakuan akuntansinya—tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
Predikat WTP tidak semestinya menjadi tirai bagi pertanyaan publik. Ia justru harus memperkuat kepercayaan melalui bukti, transparansi, dan penjelasan yang bisa diperiksa.
Kini, BPK, Kemenhut, dan Kementerian ESDM perlu memberi kejelasan berbasis dokumen. Sebab, dalam urusan uang negara, angka besar bukan jawaban pertanggungjawabanlah ukuran sebenarnya.
Mengapa opini WTP Kemenhut dipertanyakan? Karena terdapat potensi denda administratif pertambangan Rp104,43 triliun terkait aktivitas di kawasan hutan tanpa PPKH.
Sementara status pencatatan dan pengungkapannya dalam laporan keuangan 2025 menjadi sorotan.
Hal ini belum membuktikan opini WTP keliru penilaiannya bergantung pada bukti audit dan standar pemeriksaan.
Apakah opini WTP cukup untuk meyakinkan publik ketika potensi denda tambang bernilai triliunan rupiah belum jelas statusnya? Tengok saja perkembangan penjelasan resmi BPK serta kementerian terkait.***
