JAKARTA, borneoreview.co – Kejaksaan Agung memeriksa dua pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola tambang PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) tahun 2018-2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, dua saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah pegawai Kementerian ESDM berinisial HSR dan NS.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang Supriatna dalam siaran pers.
Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah perwakilan PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) Iwan Setiawan, Kepala Unit Pelayanan Sucofindo Cabang Pangkalpinang, Gian Prabuharto, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Pangkalpinang, Junanto Kurniawan (JK).
Kasus ini bemula dari permintaan Iwan Setiawan kepada Kepala Unit Pelayanan Sucofindo Cabang Pangkalpinang, Gian Prabuharto agar melakukan pemeriksaan sampel ilmenite tidak secara komprehensif.
Iwan meminta hasil uji laboratorium tidak menyebutkan kandungan logam tanah jarang (Rare Earth Element) dalam sampel ilmenite. Sehingga perusahaan mendapat izin untuk menerbitkan dokumen ekspor.
Padahal, larangan ekspor berlaku untuk kandungan logam tanah jarang termasuk masuk dalam daftar mineral strategis terbatas.
Iwan secara melawan hukum meminta Gian untuk memanipulasi dokumen hasil laboratorium, dengan menyatakan bahwa komoditas ilmenite tersebut memiliki kadar di atas 45 persen sesuai syarat ekspor.
Gian selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, secara melawan hukum memenuhi permintaan Iwan selaku perwakilan PT PMM. Kandungan logam tanah jarang tidak tercantum dalam laporan hasil uji laboratorium, sehingga dapat menjadi dasar menerbitkan dokumen ekspor.
Menurut hasil pemeriksaan Kejaksaan, Kepala Unit Pelayanan Sucofindo Cabang Pangkalpinang itu mengetahui bahwa logam tanah jarang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan termasuk daftar mineral strategis yang tidak boleh ekspor.
Namun demi memenuhi permintaan, Gian secara melawan hukum tidak melakukan pengujian secara komprehensif terhadap sampel. Pengujian hanya terhadap bagian atas jumbo bag agar kandungan logam tanah jarang tidak termuat dalam laporan hasil uji laboratorium.
Bea Cukai Type C Pangkalpinang sebenarnya mengetahui barang milik PT PMM mengandung logam tanah jarang. Informasi itu berdasarkan hasil Laboratorium Tekmira yang disampaikan oleh BLBC Jakarta dan P2P pusat.
Namun Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type C Pangkalpinang, Junanto Kurniwan tetap mengeluarkan dokumen ekspor. Dasarnya adalah laporan Surveyor PT Sucofindo yang sudah termanipulasi.
Praktik curang ini mengakibatkan PT PMM dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung logam tanah jarang secara ilegal sebanyak 390 ton.
Para tersangka terancam Pasal Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Para tersangka juga terancam Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan korupsi.***
