PONTIANAK, borneoreview.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat kini berjalan lebih cepat setelah pemerintah memangkas rantai birokrasi distribusi melalui penyederhanaan tata kelola pupuk subsidi.
“Pupuk harus sudah ada sebelum waktu tanam. Karena itu kita ubah semua aturan, Presiden Prabowo mendukung penuh melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan menjadi Perpres 113 Tahun 2025,” kata Zulhas dalam kegiatan “Rembuk Tani” di Pontianak, Jumat (5/6/2026).
Zulhas mengatakan pemerintah ingin memastikan pupuk telah tersedia sebelum musim tanam dimulai agar produktivitas pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik.
Ia menjelaskan sebelumnya distribusi pupuk subsidi harus melalui banyak tahapan administrasi dan persetujuan lintas tingkatan pemerintahan sehingga memperlambat penyaluran ke petani. Kini mekanisme tersebut dipangkas sehingga pupuk dapat langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia kepada petani terdaftar.
Menurut Zulhas, kebijakan tersebut membuat petani dapat menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain mempercepat distribusi, pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen yang mulai diterapkan sejak Oktober 2025. Kebijakan tersebut dinilai membantu meringankan beban petani di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Harga pupuk masih diskon 20 persen. Ketika harga pupuk dunia naik, kita justru memberikan subsidi lebih besar. Ini bentuk perhatian Presiden untuk mendukung swasembada pangan,” ujarnya.
Zulhas menilai berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor pertanian nasional. Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi nasional telah mencapai lebih dari 4 juta ton dari total alokasi 9,8 juta ton.
Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero), Wono Budi Tjahyono mengatakan kemudahan tata kelola distribusi pupuk subsidi turut mendorong peningkatan serapan pupuk oleh petani.
Khusus di Kalimantan Barat, pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 183.745 ton pada 2026 yang terdiri atas Urea 55.022 ton, NPK Phonska 107.308 ton, Petroganik 21.330 ton, serta SP-36 sebanyak 86 ton.
“Penebusan pupuk subsidi di Kalbar cukup tinggi. Hingga 4 Juni 2026 realisasi penyaluran mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi,” kata Wono.
Ia menambahkan tingginya serapan pupuk menunjukkan distribusi pupuk subsidi kini lebih mudah diakses petani dibanding sebelumnya.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, PT Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk subsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Sementara stok di Kalimantan Barat mencapai 9.701 ton yang terdiri atas Urea 6.642 ton, NPK Phonska 2.576 ton, dan pupuk organik 483 ton.
Menurut Wono, jumlah stok tersebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah sehingga diyakini mampu menjaga kebutuhan pupuk petani selama musim tanam berlangsung.
Dalam kesempatan itu, PT Pupuk Indonesia juga menyerahkan bantuan pupuk kepada petani di Pontianak sebagai dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan program swasembada pangan nasional.(Ant)
