BANGKOK, borneoreview.co – Pemerintah mendorong sektor swasta meningkatkan investasi untuk menambah produktivitas perkebunan sawit.
Menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara, peningkatan investasi dari sektor swasta akan memperkuat hilirisasi sawit dan menciptakan lapangan kerja.
Investasi kata Menteri Suahasil harus menjangkau seluruh rantai nilai industri, termasuk memperkuat kapasitas perkebunan rakyat.
Peningkatan produktivitas perkebunan juga perlu jadi prioritas agar pendapatan pekebun meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasilnya,” kata Suahasil dalam acara “Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs” di Bangkok, Thailand.
Masa Depan Sawit Rakyat
Indonesia saat ini memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Pekebun rakyat (smallholders) mengelola sekitar 41 persen lahan sawit.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan industri sawit berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Menteri Keuangan menegaskan investasi swasta perlu didorong untuk membuka akses pekebun terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan.
Dengan demikian, tidak hanya perusahaan besar yang menikmati hasil dari investasi. Tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Suahasil menekankan tiga langkah utama untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari daya tarik investasi melalui pengembangan industri hilir dan inovasi produk.
Seperti pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, dan biomaterial, serta investasi pada teknologi pengolahan.
Hilirisasi energi berbasis sawit juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Termasuk implementasi B50, pengembangan green diesel dan sustainable aviation fuel (SAF).
Dukungan Pemerintah
Kedua, memperkuat dukungan pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk menarik investasi pada sektor yang belum sepenuhnya dapat dikelola melalui mekanisme pasar.
Dukungan tersebut berupa skema berbagi risiko, bantuan teknis, dan penyiapan proyek. Terutama untuk peremajaan perkebunan rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok, serta pengembangan industri hilir.
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berperan mendukung peremajaan perkebunan rakyat. Badan ini juga dapat memberikan pengembangan keterampilan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur.
Suahasil menekankan dukungan tersebut harus transparan, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan tanggung jawab fiskal.
“Ketiga, memastikan pekebun rakyat menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit. Pekebun tidak hanya berperan sebagai pemasok di ujung rantai nilai, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha yang memiliki potensi untuk berpartisipasi lebih jauh dalam pengembangan industri.”
Menurut Suahasil, investasi di sektor sawit berpotensi menciptakan pekerjaan yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan, serta memperbaiki kondisi kerja.
Investasi dari pihak swasta juga memperluas kesempatan ekonomi di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, hingga rekayasa dan teknologi.
Perlindungan Hutan
Menteri Keuangan, Suahasil menegaskan pengembangan industri sawit dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Penegakan hukum akan memastikan kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri.
Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang dimanfaatkan secara tidak sah, termasuk untuk perkebunan sawit.
Suahasil meyakini bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan.
“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” pungkasnya.***
