JAKARTA, borneoreview.co – Perkebunan sawit di Indonesia menampilkan dua wajah yang paradoks. Sebagai motor penggerak ekonomi, sekaligus penyebab kerusakan lingkungan.
Di pedalaman Sumatera dan Kalimantan, sawit sering dipakai untuk mewakili sisi kesarakahan. Perdebatannya bukan sekadar urusan neraca dagang, tapi benturan ekologis antara kesejahteraan dan manipulasi sejarah lingkungan.
Bagi masyarakat adat hutan bukan sekadar kumpulan kayu berharga ekonomi. Tapi ruang hidup yang menciptakan ruang saling membutuhkan.
Ketika perkebunan sawit skala besar merangsek masuk, mereka tidak hanya kehilangan wilayah berburu tetapi juga menyaksikan runtuhnya siklus ladang berpindah yang menghargai rotasi dan keanekaragaman hayati.
Dari keterasingan kultural itu lahir mitos modern: Sawit sebagai “tanaman egois”. Sebutan merupakan respons masyarakat adat terhadap sifat monokultur sawit.
Sebagai tanaman yang membutuhkan air dan nutrisi dalam jumlah banyak, sawit ‘menolak berbagi’ kehidupan dengan vegetasi lain. Di bawah bayang-bayang pelepah sawit, tanah menjadi asam.
Hewan buruan, tanaman obat hingga rotan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat perlahan punah.
Di seberangnya, dari sudut pandang perusahaan dan narasi pemerintah, sawit diglorifikasi sebagai “pohon emas” sang juru selamat. Secara kalkulasi agrikultur, narasi ini memiliki legitimasi kuat.
Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di bumi. Mampu menghasilkan 4 hingga 10 kali lipat minyak nabati lebih banyak dari kedelai atau bunga matahari.
Korporasi menukar jani hutan yang liar dan tak beraturan dengan barisan sawit yang rapi demi membawa peradaban berupa jalan aspal, sekolah, listrik, dan likuiditas finansial.
Dunia korporasi mengukur tiap hektare tanah dari hasil nilai ekonomi. Sedangkan masyarakat adat mengukurnya dari keberlanjutan dan keberagaman hasil hutan.
Bayang-bayang Deforestasi Tunggal
Di panggung lingkungan global, narasi yang berkembang sering kali terlampau menyederhanakan masalah. Kampanye boikot minyak sawit di negara-negara barat kerap menggemakan jargon: “Hentikan konsumsi sawit, maka hutan tropis akan selamat.”
Seolah-olah kelapa sawit adalah ‘penjahat’ tunggal yang paling bertanggung jawab membabat habis hutan perawan Indonesia. Catatan sejarah memberikan koreksi yang getir.
Deforestasi masif di Indonesia terjadi jauh sebelum ledakan komoditas sawit. Orde Baru menyusun cetak birunya pada periode 1970-an hingga 1980-an.
Melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), penguasa saat itu membagikan konsesi hutan primer kepada kroni politik dan konglomerat militer. Menjarah miliaran kubik kayu komoditas mahal seperti meranti dan jati untuk pasar ekspor.
Industri tebang pilih dan tebang habis ini membuka jalur-jalur logistik jauh ke jantung hutan yang sebelumnya terisolasi.
Ketika kandungan kayu mulai habis dan lahan ditinggalkan dalam kondisi kritis serta terfragmentasi, barulah industri sawit masuk. Kelapa sawit tidak secara ajaib membongkar rimba dengan kekuatannya sendiri.
Perkebunan sawit mewarisi lahan-lahan yang telah sekarat akibat keserakahan industri HPH beberapa dekade sebelumnya.
Konsesi yang telanjur rusak dan akses jalan yang sudah terbuka, membuat konversi lahan menjadi perkebunan sawit jauh lebih murah dan efisien. Sawit adalah eksekutor akhir, namun HPH Orde Baru adalah arsitek utamanya.
Memahami sejarah kelapa sawit di Indonesia menuntut kita untuk lepas dari dikotomi sederhana. Sawit bukanlah iblis hijau yang berdiri sendiri, bukan pula dewa penyelamat tanpa cela.
Perkebunan sawit adalah produk lanjutan dari sistem ekonomi ekstraktif, warisan era kolonial hingga rezim modern—sistem yang menuntut pengorbanan hak adat demi pasokan pasar global.
Menuliskan kisah sawit secara jujur berarti harus berani menatap dua cermin sekaligus. Mendengarkan suara masyarakat adat atas hilangnya berkah tanah yang mereka rawat, sambil menolak lupa pada jejak-jejak dosa sejarah HPH yang kini tertutup rapi oleh rimbunnya pelepah hijau kelapa sawit.***
