BENGKAYANG, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) untuk pertama kalinya menggelar pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II sekaligus meluncurkan Kalbar Corporate University sebagai langkah memperkuat kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar Windy Prihastari mengatakan pelaksanaan PKN II di Kalbar menjadi momentum penting dalam pengembangan kompetensi ASN karena selama ini aparatur daerah harus mengikuti pelatihan tersebut di luar provinsi.
“Pemprov Kalbar mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat kedua,” kata Windy di Gedung Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (18/8/2926).
Ia mengatakan pelaksanaan PKN II tidak hanya diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi ke depan diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kompetensi bagi aparatur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Pada pelaksanaan perdana tahun ini, BPSDM Kalbar menyediakan kuota minimal 35 peserta. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 70 peserta pada 2027 untuk mengakomodasi lebih banyak calon peserta yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.
“Karena pertama, kuota kami minimal 35 orang. Tetapi tahun 2027 atas izin Pak Gubernur, kami membuka 70 kuota,” ujarnya.
Windy menjelaskan PKN II 2026 berlangsung hingga Desember dengan pola pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Peserta mengikuti pembelajaran tatap muka selama tiga hari, kemudian melanjutkan pembelajaran melalui zoom, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri sebelum kembali mengikuti tahapan klasikal berikutnya di BPSDM Kalbar.
Menurut dia, pelaksanaan PKN II tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun ASN yang mampu melakukan perubahan dan menghasilkan inovasi yang memberikan dampak terhadap organisasi serta pelayanan publik.
Bersamaan dengan pelaksanaan PKN II, Pemprov Kalbar meluncurkan Kalbar Corporate University sebagai pendekatan baru dalam pengembangan kompetensi ASN yang menempatkan proses belajar sebagai bagian dari budaya organisasi.
“Peran Corporate University ini bukan hanya BPSDM, tetapi perangkat daerah atau OPD masing-masing juga harus aktif karena ini menjawab kebutuhan organisasi yang harus berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan Kalbar Corporate University tidak hanya mengandalkan pelatihan formal, tetapi mencakup pembelajaran dari pengalaman, pembelajaran daring, diskusi, serta berbagai metode pengembangan kapasitas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Windy berharap penerapan konsep tersebut dapat membentuk ASN yang lebih inovatif dan adaptif serta mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ke depan ASN diharapkan lebih inovatif, lebih adaptif dan kemudian lebih berdampak untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.(Ant)
