NANGA PINOH, borneoreview.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2026, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa. Rakor digelar menyusul meningkatnya jumlah titik panas serta meluasnya kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah kecamatan, yang turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih di ibu kota kabupaten.
Rakor tersebut dihadiri Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., Wakapolres Melawi, LO Kodim 1205 Sintang, kepala perangkat daerah terkait, Kepala KPH Melawi, para camat, unsur TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, BSPBK Nanga Pinoh, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Tagana, PMI, serta unsur terkait lainnya.
Sebelum rakor berlangsung, Pemkab Melawi juga menggelar apel gelar pasukan tanggap darurat sebagai bentuk kesiapan personel gabungan dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan bahwa peningkatan kasus Karhutla sejak akhir Juni hingga pertengahan Agustus 2026 membutuhkan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena kebakaran telah terjadi hampir di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Melawi.
“Seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat harus bergerak bersama. Penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan dalam deteksi dini maupun tindakan awal di lapangan,” ujar Bupati.
Bupati juga menginstruksikan seluruh camat agar segera meneruskan arahan kepada kepala desa untuk membentuk Tim Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah masing-masing. Tim tersebut nantinya menjadi garda awal dalam melakukan pemantauan, pelaporan, serta penanganan awal sebelum terhubung dengan tim penanggulangan tingkat kabupaten.
Selain itu, masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar diimbau untuk menunda aktivitas tersebut selama kondisi kemarau berlangsung. Pemerintah desa dan kecamatan diminta aktif melakukan edukasi serta mengingatkan masyarakat mengenai risiko Karhutla.
Kepala UPT KPH Wilayah Melawi, Aripin, S.P., M.Kom, dalam paparannya menyampaikan berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, periode 1 Januari hingga 17 Agustus 2026 tercatat sebanyak 2.596 titik panas (hotspot) di Kabupaten Melawi.
Data tersebut berasal dari pemantauan satelit NASA-MODIS, NOAA-20, dan SNPP. Lonjakan titik panas terjadi cukup signifikan pada periode 1–17 Agustus dibandingkan periode Januari hingga Juli 2026.
Sejumlah lokasi kebakaran lahan yang telah ditangani antara lain berada di Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh, Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing, Desa Pelempai Jaya Kecamatan Ella Hilir, serta Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara.
Dari sisi kesiapan personel, Polres Melawi memaparkan terdapat 196 personel gabungan yang siap diterjunkan dalam penanganan Karhutla. Kekuatan tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, Manggala Agni, BPBD Melawi, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KPH Melawi.
Sementara itu, berdasarkan kajian cuaca dan iklim, Kabupaten Melawi saat ini berada dalam periode rawan Karhutla. BMKG memprediksi puncak musim kemarau nasional terjadi pada Agustus 2026, dengan wilayah Melawi masuk kategori curah hujan rendah, yakni 0–20 milimeter per bulan.
Kondisi Hari Tanpa Hujan (HTH) tercatat mencapai 27 hari sepanjang Juli dan 16 hari pada awal Agustus 2026. Risiko Karhutla diperkirakan masih tinggi hingga September 2026 sebelum memasuki kondisi yang lebih basah.
Dampak kemarau panjang juga dirasakan pada sektor pelayanan air bersih. Perumdam Tirta Melawi menetapkan status Siaga Darurat untuk cabang utama Nanga Pinoh akibat menurunnya debit sumber air baku di Sumber Poring, Sumber Tanjung Lay, dan Sumber Serundung.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan air bagi sekitar 1.259 pelanggan dari total 8.459 pelanggan aktif di Nanga Pinoh apabila kekeringan terus berlanjut. Meski demikian, pelayanan pada sejumlah unit IKK di luar Nanga Pinoh masih berjalan normal.
Sebagai langkah antisipasi, Perumdam Tirta Melawi telah mengoperasikan armada tangki air bersih dengan total distribusi mencapai sekitar 376.000 liter melalui 94 kali ritasi. Distribusi tersebut mencakup Desa Kelakik, BTN GSI, Tanjung Tengang, serta dukungan untuk kebutuhan pemadaman kebakaran.
Perumdam juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada Pemkab Melawi, mulai dari pemeliharaan darurat perangkat pompa, penerapan skema penggiliran distribusi air, hingga dukungan tambahan anggaran operasional armada tangki apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Rakor lintas sektor tersebut menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam menyatukan data, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, hingga strategi penanganan Karhutla dan dampak kekeringan.
Bupati Melawi menegaskan keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pemadaman maupun penyelamatan di lapangan.
Pemkab Melawi mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan menjaga lingkungan, segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat desa maupun kecamatan, serta bersama-sama menghadapi ancaman Karhutla, kemarau panjang, dan krisis air bersih yang tengah terjadi.*
