JAKARTA, borneoreview.co – Bayangkan negara yang begitu rawan bencana tapi politik anggarannya tidak menggambarkan mitigasi. Rakyat terancam risiko sepanjang tahun.
Di Indonesia, bencana bukan lagi peristiwa yang datang sesekali. Tapi menjadi risiko yang harus dihadapi hampir sepanjang tahun.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang Juni 2026 terjadi 106 kejadian bencana. Karhutla menjadi yang terbanyak dengan 37 kejadian, disusul banjir 25 kejadian, kekeringan 20 kejadian dan cuaca ekstrem 15 kejadian.
BPBD Sebut 80 Desa di Tanah Bumbu Rawan Bencana
Lebih dari 90 persen kejadian tersebut merupakan bencana hidrometeorologi. Bencana yang terjadi karena pergerakan dan distribusi air di bumi.
Ketika risiko bencana semakin nyata, sejauh mana negara mengantisipasi melalui kebijakan anggaran penanggulangan. Kenyataannya biaya menanggulangi bencana justru tak luput dari efisiensi.
Pada 2025, pagu awal BNPB sebesar Rp1,427 triliun dipangkas menjadi Rp956,67 miliar. Kepala BNPB mengatakan efisiensi terutama dilakukan pada kegiatan rutin kantor pusat sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tetap dijaga.
DPR RI Fasilitasi Bantuan Peralatan Kebencanaan untuk BPBD Kalsel
Dana siap pakai untuk keadaan darurat disebut masih tersedia dan dapat ditambah jika kebutuhan lapangan meningkat. Tapi cerita di lapangan tidak sesederhana itu.
BNPB sendiri mencatat efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan barang bantuan. Pengadaan dan pemeliharaan logistik serta peralatan kebencanaan ikut terhambat. BPBD juga menghadapi keterbatasan sumber daya untuk merespons bencana.
Padahal penanggulangan bencana bukan hanya soal mengirim bantuan setelah rumah terendam banjir atau setelah warga mengungsi akibat erupsi. Ada pekerjaan yang jauh lebih sunyi dan sering tidak terlihat: Memetakan risiko, memperkuat sistem peringatan dini, atau menyiapkan jalur evakuasi.
Menyiapkan gudang logistik, melatih masyarakat, memperkuat peralatan BPBD, memperbaiki infrastruktur dan menjaga kawasan yang berfungsi sebagai penyangga bencana juga sering luput dari mata anggaran.
Hadapi Kemarau Ekstrem, Banjarbaru Perkuat Mitigasi Karhutla
Semua pekerjaan itu membutuhkan dana sebelum bencana terjadi. Tapi seperti yang sudah umum terjadi, belanja pencegahan bencana sering kalah menarik dibanding program yang manfaatnya bisa segera terlihat.
Pemerintah pada 2026 mengalokasikan sumber daya besar untuk sejumlah program prioritas nasional. Anggaran negara diarahkan antara lain untuk program Makan Bergizi Gratis, membangun Koperasi Desa Merah Putih, energi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan desa.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah bahkan menempatkan ketahanan bencana sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional.
Tidak ada yang salah dengan membiayai program pembangunan. Makan bergizi penting. Koperasi desa juga penting. Tapi keselamatan warga juga bukan kebutuhan sekunder.
BNPB mencatat lebih dari 2.700 kejadian bencana terjadi sepanjang 2025 dengan kerugian mencapai sekitar Rp22,8 triliun. Pemerintah bahkan kemudian merancang kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatra sebesar Rp100,2 triliun untuk periode 2026–2028.
Angka-angka itu memperlihatkan sebuah paradoks. Negara harus mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar setelah bencana terjadi karena sebelumnya tidak cukup berinvestasi untuk mengurangi risikonya.
Dinas ESDM Kaltim Mitigasi Danau Bersinggungan dengan Area Tambang
Tentu pemerintah memiliki alasan ketika melakukan efisiensi. Pemerintah juga memastikan efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengganggu respons cepat terhadap bencana. Bahkan BNPB menyatakan Dana Siap Pakai tetap dapat digunakan dan ditambah sesuai kebutuhan.
Tetapi penanggulangan bencana tidak berhenti pada respons darurat. Bencana yang sama dapat datang lagi ke wilayah yang sama.
Rumah yang sama bisa kembali terendam. Desa yang sama kembali kekurangan air. Hutan yang sama kembali terbakar. Warga yang sama kembali mengungsi.
Karena itu, ukuran keberpihakan anggaran terhadap bencana seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa besar uang yang tersedia setelah bencana terjadi. Tapi seberapa besar dan efektif anggaran disiapkan agar warga tidak perlu menjadi korban.
Di tengah begitu banyak program prioritas, negara sebenarnya sedang menentukan apa yang dianggap paling penting. Ketika pemerintah mampu menemukan ruang fiskal untuk membiayai program-program besar, pertanyaan tentang keselamatan warga menjadi semakin sulit dihindari.
Jika negara mampu membiayai pembangunan berskala besar, mengapa perlindungan terhadap warga yang hidup di tengah ancaman bencana masih harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran?
Sebab bagi warga yang rumahnya diterjang banjir atau hutannya habis terbakar anggaran negara bukan sekadar angka dalam APBN.
