JAKARTA, borneoreview.co – Pembatasan smelter yang mengolah nikel setengah jadi dapat memperpanjang umur cadangan biji nikel Indonesia.
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menyebutkan pembatasan smelter pirometalurgi sangat mendesak.
Langkah itu berguna untuk menekan dampak kelebihan pasokan (oversupply) nikel di pasar global.
Perkiraan kelebihan pasokan nikel saat ini mencapai 2,5 juta ton. Sehingga memicu penurunan harga nikel global secara signifikan di pasar internasional.
Di sisi lain, laju konsumsi biji nikel saprolit berkadar tinggi melalui teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), dapat menguras habis cadangan nikel nasional dalam waktu singkat.
“Perhapi memberikan masukan tentang moratorium smelter RKEF ini sejak tahun 2022 yang lalu mengingat masifnya investasi di bidang pembangunan smelter ini,” kata Rizal Kasli.
Cadangan Biji Nikel
Data Badan Geologi tahun 2025 mencatat total cadangan nikel Indonesia mencapai 5,3 miliar ton. Sebanyak 3,1 miliar ton di antaranya merupakan jenis saprolit.
Jika seluruh kapasitas smelter pirometalurgi telah beroperasi penuh, kebutuhan biji nikel berpotensi mencapai 300 hingga 400 juta ton per tahun. Sehingga perkiraan umur cadangan saprolit hanya mampu bertahan 9 tahun.
“Dengan pengetatan quota produksi ini memang akan banyak smelter yang harus dirasionalisasikan atau di-standby-kan karena kekurangan supply nickel ore-nya,” tegasnya.
Untuk menutupi celah kekurangan pasokan biji nikel, beberapa pelaku industri mengambil opsi impor bahan baku dari negara produsen lain seperti Filipina dan Kaledonia Baru.
Menurut Rizal pasokan dari negara tetangga seperti Filipina juga terbatas, mengingat produksi tahunan mereka yang hanya berkisar 50 juta ton per tahun.
“Dengan moratorium ini tentu akan membantu mempertahankan laju pengurangan cadangan nikel (depletion). Sebaiknya pemerintah membatalkan smelter yang masih dalam tahapan perencanaan,” ungkapnya.
Kajian Hilirisasi
Rizal mengingatkan pemerintah mengambil pelajaran dari kondisi industri nikel saat ini. Agar juga berlaku untuk komoditas tambang lain.
Dia menyarankan agar program hilirisasi komoditas bauksit juga dikaji lebih mendalam dan terukur. Sehingga tidak mengulangi persoalan kelebihan kapasitas produksi serta ancaman penipisan cadangan layaknya sektor nikel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebutkan 50 persen smelter nikel di tanah air memproduksi bahan setengah jadi.
Kondisi pasokan global saat ini diperkirakan telah melampaui kebutuhan pasar hingga menyentuh angka 2,5 juta ton.
Menurut Menteri, ini menyebabkan oversupply sehingga menyebabkan harga nikel jatuh.
“Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir. Bahkan mungkin kita melakukan moratorium. Sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” kata Menteri Bahlil.
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyebutkan adanya pembatasan investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel melalui Izin Usaha Industri (IUI).
PP ini secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan pengolahan nikel baru yang memproduksi produk antara (intermediate) nikel.
Baik yang menggunakan metode pirometalurgi (teknologi RKEF) maupun hidrometalurgi (teknologi HPAL).***
