JAKARTA, borneoreview.co – Pengungkapan Presiden Prabowo Subianto mengenai tambang emas ilegal yang beroperasi selama delapan tahun dengan produksi mencapai 500 kilogram per bulan membuka persoalan serius dalam pengawasan sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, kekayaan negara diduga dikeruk tanpa izin, sementara penerimaan pajak dan royalti tidak masuk ke kas negara.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam, Prabowo menyebut tambang tersebut mampu menghasilkan sekitar enam ton emas setiap tahun. Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp15 triliun per tahun.
Angka itu bukan sekadar gambaran besarnya aktivitas pertambangan ilegal. Jika benar berlangsung selama delapan tahun, praktik tersebut memperlihatkan betapa seriusnya persoalan pengawasan pertambangan dan potensi kebocoran kekayaan negara.
Prabowo menilai aktivitas tambang tanpa izin sama dengan merampok kekayaan negara. Sebab, kegiatan tersebut tidak memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak, royalti, maupun pelaporan resmi.
“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujar Prabowo.
Presiden kemudian membandingkan potensi kerugian tersebut dengan kebutuhan pembangunan pendidikan. Dengan asumsi biaya renovasi rata-rata Rp1 miliar per sekolah, uang Rp15 triliun setara dengan biaya perbaikan 15.000 sekolah.
Pemerintah sendiri telah menganggarkan program revitalisasi sekolah pada 2026. Target awal sebanyak 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14 triliun kemudian diperluas hingga total 71.744 satuan pendidikan.
Namun, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak sekolah yang bisa direnovasi menggunakan uang hasil penindakan tambang ilegal. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana aktivitas pertambangan berskala besar bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi atau dihentikan.
Persoalan ini semakin mengundang perhatian setelah Prabowo mengungkapkan adanya laporan mengenai 1.063 titik tambang ilegal di berbagai daerah. Potensi kerugian negara dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan sektor pertambangan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dan penindakan sesaat. Negara membutuhkan pengawasan lapangan yang konsisten, keterbukaan data perizinan, serta penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat.
Yang lebih penting, pemerintah perlu membuka hasil penyelidikan mengenai lokasi tambang, identitas pengelola, jaringan distribusi emas, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.
Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada penyitaan alat berat atau penutupan lokasi, sementara aktor utama dan aliran keuntungan justru tidak tersentuh.
Pengungkapan Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Aparat penegak hukum perlu memastikan siapa yang menguasai tambang, bagaimana emas enam ton per tahun dipasarkan, serta ke mana hasil penjualannya mengalir.
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi cercaan dan hujatan selama membela kepentingan rakyat.
Namun, keberhasilan pemberantasan tambang ilegal tidak cukup diukur dari kerasnya pernyataan pemerintah. Ukurannya adalah berapa banyak tambang ilegal yang benar-benar dihentikan, berapa aset yang berhasil diselamatkan, berapa penerimaan negara yang dipulihkan, dan siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban.
Kekayaan alam Indonesia semestinya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan ladang keuntungan bagi segelintir pihak yang beroperasi di luar hukum.
Rp15 triliun setahun dari satu tambang adalah angka yang terlalu besar untuk sekadar menjadi bahan pidato. Rakyat membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar hadir menjaga kekayaan alamnya.***
