JAKARTA, borneoreview.co – Industri kelapa sawit Indonesia tidak cukup hanya membanggakan angka produksi dan besarnya devisa ekspor. Di balik kontribusinya terhadap perekonomian nasional, industri ini masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama menyangkut deforestasi, transparansi rantai pasok, dan perlindungan lingkungan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyadari perubahan tata perdagangan global menuntut industri sawit nasional berbenah. Namun, tantangannya bukan sekadar bagaimana mempertahankan akses pasar, melainkan juga membuktikan bahwa produksi sawit Indonesia benar-benar memenuhi standar keberlanjutan.
Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang membuka akses lebih luas ke pasar Uni Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Meski demikian, peluang perdagangan tersebut datang bersama persyaratan ketat melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini mengharuskan produk yang masuk ke pasar Eropa memiliki ketertelusuran serta bukti bahwa komoditas tersebut tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Di sinilah persoalan mendasar industri sawit Indonesia diuji. Selama ini, besarnya kontribusi ekonomi kerap menjadi alasan untuk menonjolkan keberhasilan industri. Padahal, nilai ekspor dan volume produksi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi prinsip keberlanjutan.
Gapki mendorong penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar tidak sekadar menjadi instrumen sertifikasi nasional, tetapi juga memperoleh pengakuan dan kredibilitas internasional.
“Kita harus menjawab fakta dengan fakta dan standar dengan standar yang lebih baik. ISPO harus menjadi standar global yang kuat sekaligus mencerminkan kedaulatan dan kebanggaan nasional,” kata Eddy.
Namun, penguatan ISPO tidak boleh berhenti pada pembenahan administrasi dan penerbitan sertifikat. Yang lebih penting adalah memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan konsisten, mulai dari legalitas lahan, keterlacakan hasil perkebunan, hingga pengawasan terhadap praktik pembukaan hutan.
Apalagi, persoalan keberlanjutan tidak hanya menyangkut perusahaan besar. Petani kecil juga harus mendapat perhatian. Jangan sampai standar perdagangan global justru menjadi hambatan baru bagi pekebun rakyat yang memiliki keterbatasan akses teknologi, pendanaan, dan sistem pencatatan kebun.
Di sisi lain, Eddy menegaskan sawit merupakan salah satu penopang surplus perdagangan dan sumber devisa utama Indonesia.
Hingga September 2026, produksi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai 47 juta ton atau meningkat 8,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ekspor produk sawit, termasuk minyak sawit, minyak inti sawit, dan oleokimia, mencapai lebih dari 27,3 juta ton atau tumbuh 9,6 persen. Nilai devisanya mencapai sekitar 32,3 miliar dolar AS. Sementara konsumsi domestik tercatat sebesar 18,8 juta ton.
Angka tersebut memang menunjukkan besarnya posisi strategis sawit dalam perekonomian nasional. Namun, keberhasilan ekonomi semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab ekologis. Jangan sampai keuntungan perdagangan dinikmati, sementara beban kerusakan lingkungan harus ditanggung masyarakat dan generasi mendatang.
Menghadapi 2027, Gapki meminta kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga produktivitas, memperkuat pasar ekspor, serta memastikan konsistensi kebijakan energi.
Melalui tema IPOC ke-22, Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy and Economic Resilience, industri sawit diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional.
Akan tetapi, ketahanan ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan perlindungan lingkungan. Jika Indonesia ingin sawitnya diterima di pasar dunia, pembuktian keberlanjutan harus lebih kuat daripada sekadar slogan.
Pada akhirnya, kedaulatan sawit bukan hanya soal kemampuan menjual jutaan ton produk ke luar negeri. Kedaulatan juga berarti kemampuan memastikan komoditas unggulan tersebut diproduksi secara legal, transparan, dan tidak mengorbankan kelestarian hutan.
