JAKARTA, borneoreview.co – Seperti cuci gudang akhir tahun, Kementerian ESDM membuka lelang besar-besaran untuk 12 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas).
Empat wilayah kerja diantaranya telah memasuki tahap evaluasi lelang. Areal potensial blok migas itu berlokasi di bagian timur Indonesia.
Blok Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori yang masing-masing tersebar dari lepas pantai Papua, daratan dan perairan Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur.
Lebih dari 33 ribu kilometer wilayah kerja potensial minyak dan gas bumi itu terbuka bagi investor.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan masih ada 8 wilayah kerja dalam proses lelang berjalan.
Menurut Laode Sulaeman, Kementerian ESDM menyiapkan 53 (dari 118) blok WK potensial yang terbuka untuk investasi. Sementara baru 12 blok migas yang diproyeksikan rampung lelang tahun ini.
“Dari 53 itu sudah ada 12 yang sedang kita proses lelang. Sisanya nanti akan kita lelangkan pada tahapan berikutnya,” kata Laode.
Areal Potensial
Laode menjelaskan, semua blok migas tersebut masih berstatus area potensial yang telah teridentifikasi pemerintah.
Artinya belum bisa langsung berproduksi dalam waktu dekat. Sebab kegiatan eksplorasi migas membutuhkan waktu persiapan relatif panjang sekitar 3-5 tahun.
“Kegiatan eksplorasi jangan dikira baru diumumkan temuannya, besok langsung produksi. Di Cekungan Mahakam, Masela, Blok Andaman, memang sudah berjalan proses pembangunannya. Tapi bukan berarti sudah dimulai lalu 6 bulan lagi sudah berproduksi,” kata Laode.
Setelah proses lelang ditargetkan rampung pada sisa akhir tahun 2026 ini, produksi dari blok-blok tersebut diperkirakan mulai pada 2029.
“Kalau target lelang, secepatnya. Mungkin tahun ini kita lelangkan. Hanya yang saya maksud tadi target produksinya. Target produksi (tahap) pertama itu 2029.”
Bisnis Orang Dekat
Proses lelang blok minyak dan gas bumi memicu sorotan terkumpulnya sumber daya alam pada lingkaran dalam kekuasaan.
Penetapan PT Nations Petroleum, anak usaha Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, sebagai pemenang lelang WK Migas Natuna D-Alpha misalnya.
Penetapan perusahaan milik adik Presiden Prabowo Subianto itu memicu kekhawatiran soal konflik kepentingan dan penguasaan sumber daya alam oleh lingkaran elite politik.
Bertumpunya kekayaan sumber daya alam di tangan orang-orang dekat kekuasaan, menimbulkan pertanyaan soal komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.
PT Nations Petroleum memenangkan pengelolaan WK Natuna D-Alpha dengan komitmen investasi US$103,309 juta (setara Rp1,83 triliun) untuk 3 tahun pertama kegiatan eksplorasi.
Investasi Kakap
Nilai tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh pemenang lelang wilayah kerja Migas tahap I tahun 2026. Selain itu, perusahaan wajib membayar bonus tanda tangan sebesar US$200.000 kepada negara.
Investasi pada Natuna D-Alpha sekitar 73 persen, dari total komitmen investasi seluruh wilayah kerja yang dilelang pemerintah pada tahap I tahun 2026.
Investasi yang sedemikian besar tidak bisa lepas dari fakta Hashim Djojohadikusumo adalah adik Presiden Prabowo Subianto.
Dalam prinsip tata kelola antikorupsi, keluarga dekat kepala negara termasuk dalam kategori Politically Exposed Persons (PEPs).
Keluarga dekat Presiden termasuk kelompok yang memerlukan pengawasan dan transparansi lebih tinggi karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Jadi wajar jika kemenangan perusahaan afiliasi dengan keluarga presiden dalam penawaran proyek migas, menimbulkan pertanyaan soal independensi lelang tender dan potensi konflik kepentingan.
Persoalannya bukan semata soal legalitas prosedur. Tetapi juga soal integritas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap negara.***
