KUTAI KARTANEGARA, borneoreview.co – Debu batu bara tak lagi beterbangan di jalanan poros Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
Warung makan yang biasa disesaki pekerja tambang kini lebih banyak dihuni lalat. Di sudut meja kayu yang mulai lapuk, Hasbi, seorang tetua masyarakat, menatap deretan bekas kendaraan operasional terparkir mati. Matanya sayu, suaranya bergetar menahan amarah yang dingin.
“Kalau tambang tersendat, kami ikut sekarat,” ucapnya lirih, Minggu (23/8/2026).
Sejak Kementerian ESDM menjeda penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada awal 2022, denyut nadi ekonomi Kalimantan perlahan melemah.
Bukan cuma korporasi raksasa yang menahan napas masyarakat kecil di lingkar tambang justru paling dulu merasakan tusukan krisis.
Dapur-dapur rumah buruh mendadak sunyi. Tak ada lagi suara wajan berdenting atau mesin laundry berputar. Semua ikut berhenti.
Rantai Pasok Terputus
Sektor batu bara adalah tulang punggung sekaligus jantung perekonomian Kalimantan. Ia menghidupi segala lapisan dari sopir truk, juru masak katering, hingga penjaga warung kelontong.
Namun, keputusan pemerintah menunda izin membuat mata rantai itu putus satu per satu.
Forum Komunikasi IUP-IKN mencatat, sebanyak 15.080 pekerja tambang di kawasan lingkar Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi kehilangan pekerjaan.
Hingga semester pertama 2026, sebanyak 1.070 buruh telah resmi dirumahkan. Angka itu belum termasuk keluarga yang menggantungkan nasib pada upah mereka.
Jika dihitung kasar, ada 50.000 hingga 60.000 jiwa yang kini berjalan di tepi jurang.
Di beberapa titik, aktivitas ekonomi pendukung mulai tampak sekarat. Bengkel sepi, katering tak lagi menerima order, transportasi lokal kehilangan penumpang.
Bahkan tukang cuci pakaian pun merasakan imbasnya—kotoran batu bara yang dulu menempel di seragam pekerja kini tak lagi datang.
Bendera Putih sebagai Jeritan
Keputusasaan itu akhirnya menemukan simbol: bendera putih. Para pekerja tambang mengibarkannya di area konsesi sebagai bahasa tubuh kolektif sebuah jeritan visual lebih keras dari seribu kata. Mereka menolak diam diperlakukan sebagai angka statistik.
Rudi Setia, salah satu buruh tambang, berdiri di antara rekan-rekannya dengan tangan gemetar.
Wajahnya kusam diterpa ketidakpastian. “Kami sudah tidak kuat menunggu. Berapa lama lagi pemerintah mau melihat bahwa ancaman PHK ini nyata? Yang dipertaruhkan bukan sekadar neraca perusahaan, tetapi nyawa puluhan ribu orang. Kalau tambang berhenti, dapur kami ikut padam,” ucapnya.
Masalahnya bukan hanya soal pencabutan izin. Pemerintah menambah lapisan prosedur baru setelah wilayah konsesi masuk dalam delineasi kawasan strategis IKN.
Akibatnya, para pemegang konsesi gamang. Mereka tak berani berinvestasi, tak berani merekrut ulang, tak berani memastikan masa depan operasional.
Ketidakpastian itu juga menjalar seperti racun ke seluruh sendi kehidupan masyarakat di Pulau Kalimantan.
Ironi di Balik Proyek
Kasus ini terjadi di tanah yang sedang disulap menjadi etalase masa depan Indonesia Ibu Kota Nusantara.
Ironisnya, justru di lingkar proyek mercusuar itulah ribuan warga hidup dalam kecemasan. Proyek besar menjulang, namun perut kecil keroncongan.
Hasbi juga menatap jauh ke arah bekas area tambang yang kini dikelilingi papan larangan.
“Dulu jalan ini ramai. Sekarang hanya angin yang lewat,” ujarnya. Pulau Kalimantan seakan tengah mempertontonkan paradoks tanahnya kaya raya, tapi anak-anaknya mulai terbiasa dengan lapar.
Pemerintah diminta segera bertindak. Bukan dengan wacana, apalagi birokrasi yang berbelit.
Melainkan dengan keputusan tegas yang berpihak pada puluhan ribu warga yang nasibnya kini bergantung pada selembar izin.
Sebab, di balik angka PHK, ada anak-anak yang menunggu orang tuanya pulang membawa upah.
Ada ibu-ibu yang menahan tangis di dapur kosong. Ada masa depan yang ikut terkubur bersama batu bara yang tak jadi ditambang.***
