MALINAU, borneoreview.co – Akses jalan umum menuju Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, longsor. Warga terpaksa menggunakan jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh.
Longsor diduga akibat aktivitas penambangan yang mendekati batas sempadan jalan umum. Pengerukan tanah memengaruhi kestabilan lereng jalan.
“Hal ini menghilangkan gaya penahan alami yang menjaga keseimbangan lereng. Sehingga faktor keamanan lereng turun drastis dan terjadinya pelemahan ikatan antar-butir tanah timbunan lama pada struktur subgrade jalan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR dan Permukiman Kabupaten Malinau, Elviana.
Menurut Elvina, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau sudah mengirimkan surat teguran pada 30 Oktober 2026. Dia tidak merinci kepada siapa surat teguran itu dialamatkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga turun ke lokasi longsor untuk mengevaluasi respons dan tindak lanjut perusahaan.
Pengalihan Jalan
Salah seorang warga Desa Tanjung Nanga menyebut longsor akibat aktivitas pertambangan di dekat jalan.
“Ini jalan pemerintah daerah yang diduga dirusak atau akibat dari aktivitas pertambangan. Kami masyarakat harus jalan jauh karena jalannya dialihkan,” kata warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dia punya alasan kuat agar identitasnya dirahasiakan. Jangankan warga biasa, tidak satupun pejabat pemerintah di Malinau yang bersedia menyebut nama perusahaan yang bertanggung jawab terjadinya longsor.
Yang jelas warga Desa Tanjung Nanga ini kesal. Pengalihan jalan menyebabkan warga harus melewati Desa Seturan yang jaraknya lebih jauh.
“Jalan belum aspal. Cuma timbunan atau penggerasan koral saja. Yang pertama jauh, dan yang kedua jalannya masih timbunan batu-batu,” katanya.
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan agar jalan yang longsor bisa kembali berfungsi. Jalan ini merupakan akses terdekat yang menghubungkan Desa Tanjung Nanga dengan Desa Langap.
Jalan Milik Pemerintah
Kepala Desa Tanjung Nanga, Roni Jonatan, mengaku mendorong percepatan perbaikan jalan. Dia melaporkan kejadian melalui Camat Malinau Selatan Hulu.
“Kami melaporkan melalui Camat dan ke pemerintah daerah. Kami juga koordinasi dengan perusahaan agar segera memperbaiki jalan,” ujar Roni Jonatan.
Menurut Roni jalan yang rusak berstatus jalan kabupaten. “Sepengetahuan bukan perusahaan yang aspal jalan itu. Pemerintah yang aspal. Kami tidak tahu asal dana untuk aspal itu apakah pemda atau dari pusat,” kata Roni Jonatan.
Roni juga menegaskan bahwa jalan yang telah dibangun oleh pemerintah merupakan fasilitas publik yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat.
“Jalan yang sudah diaspal oleh pemerintah pastilah itu milik pemerintah. Jika perusahaan mengaku itu jalan mereka, saya rasa itu salah,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR-Permkiman Kabupaten Malinau, Yaftha Lasung saat ini perusahaan sedang mengerjakan perbaikan jalan.
“Kami berupaya secepatnya jalan itu bisa aktif kembali. Untuk sementara waktu dalam proses perbaikan. Masyarakat dialihkan ikut jalur yang disiapkan di Seturan,” kata Yaftha.
Dinas PUPR belum merinci panjang jalan yang terdampak longsor. Tahun 2025 longsor juga terjadi di area operasional PT Kayan Putra Utama Coal (PT KPUC) di Malinau.
Belum ada konfirmasi apakah longsor kali ini juga akibat penambangan batu bara di lahan konsesi PT KPUC yang berdekatan dengan jalan.***
