PONTIANAK, borneoreview.co – Aula Polda Kalimantan Barat terasa pengap. Di depan meja, emas batangan 435,9 gram berkilat redup. Uang Rp424.299.000 ditata rapi.
Dua benda itu bukan piala. Keduanya barang bukti penambangan emas tanpa izin. Komisaris Besar Polisi Burhanudin berdiri di depan mikrofon. Wajahnya tegas.
Suaranya datar. Di belakangnya, layar menampilkan angka 25 kasus. Angka itu membuka panggung: operasi penegakan hukum sejak 19 Oktober 2026.
Ruang konferensi jadi panggung ironi harta hasil bumi dipajang, negara mengaku dikejar rugi.
Ada Jejak Paret
Operasi Ditreskrimsus Polda Kalbar melalui Subdit Tipidter bersama Polres jajaran bergerak kurang lebih dua minggu.
Hasilnya ada 25 perkara. Sebanyak 41 orang ditetapkan tersangka. Tujuh kasus ditangani Subdit Tipidter.
Delapan belas kasus lain diungkap Polres jajaran. Sebaran kasus melebar, Mempawah dua, Sambas satu, Sanggau dua, Sintang dua, Kapuas Hulu dua, Ketapang dua, Landak tiga, Bengkayang satu, Sekadau dua, Melawi satu.
Peta itu menunjukkan PETI tidak lagi hanya cerita parit kecil. Ia menjelma jaringan rapi, bergerak dari hulu ke hilir, dari mesin dompeng hingga ekskavator. Di balik angka, ada lubang-lubang tanah, air keruh, dan warga resah.
“Selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Oktober sampai dengan hari ini, kami melaksanakan penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan mineral berupa emas,” ucap Burhanudin. “Dari 25 kasus tersebut, tersangkanya ada sekitar 41 orang,” katanya.
Uang Senyap
Barang bukti lain ikut bicara. Satu unit ekskavator. Air raksa. Dua mesin genset. Mesin diesel. Mesin blower. Mesin dompeng. Lima timbangan elektronik.
Tiga unit telepon genggam. Daftar itu bukan inventaris bengkel. Ia jejak operasi tambang ilegal.
Penyidik menemukan dua pola penambangan tradisional dengan peralatan sederhana, mengandalkan tenaga manusia dan penambangan bermesin hingga alat berat.
Dua pola, satu akibat lingkungan terancam, negara dirugikan. Di ruang konferensi, angka Rp424.299.000 dan emas 435,9 gram terasa seperti ironi.
Nilai itu kecil dibanding kerusakan ekologis. Namun cukup untuk menunjukkan PETI bukan isapan jempol.
Publik pantas curiga. Siapa menampung emas, siapa memasok air raksa, siapa melindungi mesin?
Cuma ada Mesin Bisu
Polda Kalbar menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda sesuai ketentuan masing-masing pasal.
Di sisi lain, Polda Kalbar mengimbau masyarakat agar tidak terlibat penambangan ilegal. Imbauan itu penting.
Namun imbauan tanpa penindakan tuntas hanya jadi kalimat basa-basi. PETI hidup karena ada pembeli, penadah, modal, dan pembiaran.
Rantai itu perlu diputus. Bukan sekadar menangkap operator di parit. Penegakan hukum mesti menyentuh aktor intelektual, pemodal, dan jaringan dagang.
Kritik paling keras bukan pada angka tersangka. Kritik paling keras pada pola berulang. Setiap pengungkapan PETI selalu disertai barang bukti, konferensi pers, dan janji penertiban.
Setelah itu, parit baru dibuka lagi. Mesin baru didatangkan. Emas kembali mengalir. Negara kembali merugi.
Publik berhak bertanya, siapa aktor besar di balik 25 kasus ini? Siapa penampung emas?
Siapa pelindung lapangan? Jika hanya 41 tersangka kecil diproses, sementara jaringan modal leluasa, penegakan hukum berubah menjadi teater rutin.
Hukum harus tegak sampai ke akar. Bukan berhenti di bibir ekskavator. Di Kalimantan Barat, PETI bukan cerita baru.
Ia hidup dari ekonomi bawah tanah, dari harga emas naik-turun, dari kebutuhan warga, dan dari celah pengawasan.
Konteks kekinian memperburuk harga komoditas bergejolak, tekanan ekonomi menekan desa, alat berat mudah disewa.
Negara hadir lewat razia. Namun razia tanpa pembenahan tata kelola hanya memindahkan parit.
Warga sekitar mesti dilibatkan. Edukasi, alternatif ekonomi, dan pengawasan pasar emas jadi kunci. Tanpa itu, konferensi pers hanya mengulang scene lama.
Polda Kalbar mengungkap 25 kasus PETI, menetapkan 41 tersangka, menyita emas 435,9 gram, uang Rp424.299.000, ekskavator, air raksa, genset, mesin diesel, blower, dompeng, lima timbangan elektronik, tiga ponsel.
Tujuh kasus ditangani Subdit Tipidter, 18 kasus diungkap Polres jajaran. Tersangka dikenai Pasal 158 dan 161 UU 4/2009 jo UU 1/2026.
Ancaman lima tahun penjara plus denda. Imbauan preventif berjalan. Pengawasan publik mesti jalan.
Polda Kalbar mengeklaim operasi ini upaya menekan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.
Klaim itu layak diawasi. Sebab, PETI di Kalimantan Barat bukan sekadar perkara tambang. Ia soal keadilan ekologis, masa depan anak-anak, dan wibawa negara.
Baca fakta lengkapnya. Cek data, dan jangan biarkan isu ini tenggelam. Jangan berhenti di angka semata.
Telusuri asal emas, aliran uang, dan pemodal. Cek dokumen izin. Awasi proses hukum. Suara publik penting.
Ingat! PETI Kalimantan Barat butuh sorotan. Bukan cuma sekadar seremonial konferensi pers belaka. Awasi sampai tuntas.
Sebelumnya, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto telah diperiksa oleh Mabes Polri terkait aktivitasnya dalam bidang pertambangan bauksit dan emas bersama bandar besar, Aseng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.***
