PETI Semi-Modern Menggerogoti Hutan Konservasi Gunung Halimun Salak

PETI

BOGOR, borneoreview.co – Kawasan konservasi seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan lingkungan. Namun, di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kawasan yang semestinya dijaga justru menjadi sasaran aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Ironisnya, praktik ilegal tersebut bukan lagi sekadar penambangan tradisional dengan peralatan sederhana. Balai TNGHS menemukan aktivitas PETI yang sudah menggunakan mesin diesel berkapasitas besar dan berbagai instalasi pendukung. Indikasi ini memperlihatkan bahwa penambangan emas ilegal di kawasan konservasi tersebut telah berkembang menjadi operasi semi-modern.

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius. Siapa yang menyediakan mesin, membiayai operasional, dan mengorganisasi aktivitas pertambangan tersebut? Sebab, penggunaan peralatan berkapasitas besar tentu membutuhkan modal, jaringan, serta pengelolaan yang tidak sederhana.

Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo mengungkapkan, dalam patroli gabungan pada 16-20 November 2026, petugas menertibkan 31 lubang tambang emas ilegal dan satu lokasi rendaman di wilayah kerja Resor Pengelolaan Taman Nasional Gunung Talaga, Seksi PTN Wilayah II Bogor.

Operasi tersebut juga membongkar 29 gubuk atau saung serta memusnahkan 15 unit alat dan mesin yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal.

Tak hanya itu, sebanyak 109 unit barang bukti berupa perkakas kerja, mesin, peralatan listrik, dan suku cadang turut diamankan. Petugas juga menemukan kabel kelistrikan sepanjang 240 meter serta selang sepanjang 315 meter yang digunakan untuk mendukung aktivitas di dalam lubang tambang.

Besarnya jumlah peralatan yang ditemukan menjadi gambaran bahwa persoalan PETI di kawasan TNGHS bukan perkara kecil. Ini bukan sekadar aktivitas masyarakat yang mencari penghasilan dengan peralatan seadanya. Ada indikasi dukungan sarana produksi dan permodalan yang relatif besar.

Karena itu, penertiban semestinya tidak berhenti pada pembongkaran lubang tambang, pemusnahan mesin, dan pengamanan barang bukti. Aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa pemodal, pengendali, pemasok peralatan, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan konservasi tersebut.

Jika hanya pekerja lapangan yang ditertibkan, sementara jaringan pemodal dan pengorganisasi aktivitasnya tidak tersentuh, praktik serupa berpotensi kembali muncul dengan pola yang lebih tersembunyi.

Ancaman Kerusakan Tidak Bisa Dianggap Remeh

Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan konservasi bukan hanya persoalan pelanggaran aturan. Dampaknya dapat menjalar menjadi ancaman ekologis yang serius.

Pembukaan lubang tambang, penggunaan mesin, instalasi listrik, hingga aktivitas pengolahan emas berpotensi merusak struktur tanah dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Risiko semakin besar ketika musim hujan tiba.

Kerusakan tutupan lahan dan perubahan kondisi tanah dapat meningkatkan ancaman longsor, erosi, serta pencemaran lingkungan. Jika bencana terjadi, masyarakat sekitar bisa menjadi pihak yang paling dahulu menanggung akibatnya.

Didid mengatakan, patroli dilakukan dengan menyisir dua grid pengelolaan taman nasional, yakni Grid 584 yang mencakup Blok Gua Ulung dan Blok Cikeresek, serta Grid 621 meliputi Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.

Sebanyak 28 personel gabungan dari Balai TNGHS, Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, unsur masyarakat peduli lingkungan, dan masyarakat setempat dilibatkan dalam operasi tersebut.

Didid menegaskan, penertiban PETI bukan semata-mata tanggung jawab pengelola taman nasional, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Ia juga menyebut pendekatan simpatik dan kolaboratif diperlukan untuk memperkuat komunikasi sekaligus mendorong alternatif mata pencaharian masyarakat yang tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pendekatan tersebut patut dilakukan. Namun, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Masyarakat yang menggantungkan hidup pada pekerjaan di sektor pertambangan memang membutuhkan solusi ekonomi. Akan tetapi, mereka juga tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan pemodal yang menikmati keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan.

Pemerintah harus mampu membedakan persoalan kemiskinan masyarakat dengan dugaan kejahatan lingkungan yang terorganisasi. Keduanya membutuhkan penanganan berbeda.

Jangan Tunggu Bencana Baru Bertindak

Penertiban PETI di TNGHS seharusnya menjadi momentum untuk membenahi pengawasan kawasan konservasi secara menyeluruh.

Keberadaan 31 lubang tambang ilegal dan instalasi semi-modern menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak tumbuh dalam sehari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung hingga menggunakan mesin diesel berkapasitas besar dan jaringan instalasi pendukung?

Di sinilah efektivitas pengawasan pemerintah patut dipertanyakan. Jangan sampai negara baru menunjukkan keseriusan setelah kerusakan terlihat jelas dan ancaman bencana semakin dekat.

Pengamanan kawasan konservasi harus dilakukan secara konsisten, bukan sekadar melalui operasi sesaat. Penegakan hukum juga harus menyentuh aktor yang berada di balik kegiatan pertambangan, bukan hanya mereka yang bekerja di lokasi.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak bukan warisan yang bisa dikorbankan demi keuntungan sesaat. Jika kawasan konservasi terus dibiarkan menjadi ladang eksploitasi, kerugian ekologis yang ditimbulkan bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan emas yang diperoleh.

Jangan sampai emas berhasil dibawa keluar, sementara kerusakan lingkungan dan ancaman bencana justru diwariskan kepada masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *