PONTIANAK, borneoreview.co -Api boleh dinyalakan dalam batas tertentu, tetapi tidak boleh dibiarkan menjadi penguasa lahan. Di Kalimantan Barat, aturan adat bertemu hukum negara pada satu garis tegas, keselamatan.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pembukaan lahan melalui pembakaran terbatas hanya berlaku bagi masyarakat adat dan peladang tradisional dengan syarat ketat.
Luas lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga. Pembakaran dilarang di lahan gambut, wajib dilaporkan sebelum pelaksanaan, disertai sekat bakar, peralatan pemadam, pengawasan bersama, serta larangan meninggalkan api sebelum padam total.
Api Terbatas
Pagi belum sepenuhnya terang ketika urusan api kembali menjadi pembicaraan penting di Kalimantan Barat.
Bagi peladang tradisional, api bukan sekadar nyala. Ia bagian dari cara lama membuka lahan, diwariskan dari pengetahuan setempat. Namun ketika musim kering datang, satu bara dapat bergerak melampaui batas ladang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini menegaskan kembali batas itu. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dan petani kecil.
Ladang masyarakat, menurut dia, rata rata hanya sekitar setengah hektar dan tetap wajib mengikuti aturan kearifan lokal.
“Perda Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan petani kecil,” kata Ria Norsan, Senin, 24 Agustus 2026.
Pesannya sederhana, hak tradisional tetap diakui, tetapi api tidak memperoleh kebebasan tanpa batas.
Ada Batas Bakar
Ketentuan Pasal 5 menetapkan pembakaran lahan paling banyak dua hektar per kepala keluarga. Angka itu bukan izin untuk membakar secara bebas. Ada prosedur keselamatan serta pencegahan dini berbasis kearifan lokal.
Sebelum api menyentuh lahan, peladang wajib membuat sekat bakar di sekeliling area. Peralatan pemadam harus tersedia. Pelaksanaan pembakaran dilakukan secara bergiliran melalui pengaturan pemerintah desa atau kelurahan.
Api dimulai dari tepi lahan dengan memperhitungkan arah angin. Warga wajib menjaga proses tersebut bersama sama. Api tidak boleh ditinggalkan sebelum benar benar padam.
“Ladang masyarakat rata rata hanya setengah hektar dan terukur, namun tetap wajib mematuhi aturan kearifan lokal,” ujar Ria Norsan.
Ada kewajiban lain. Pemilik lahan di sekitar lokasi harus diberi tahu. Bila batas lahan bersinggungan dengan area izin usaha, pemegang izin usaha wajib ikut mengamankan proses pembakaran.
Aturan ini memperlihatkan satu hal penting. Pengelolaan api bukan semata urusan pemilik ladang. Risiko kebakaran dapat bergerak lintas batas, sehingga tanggung jawab pun harus bergerak bersama.
Batas Gambut Terlarang
Batas paling keras berada di lahan gambut. Pasal 6 menegaskan pembakaran terbatas dan terkendali tidak boleh dilakukan di kawasan gambut.
Tidak ada ruang tafsir untuk menjadikan metode tradisional sebagai alasan membakar ekosistem tersebut.
Gubernur Ria Norsan mengingatkan larangan itu secara langsung. “Ingat, aturan tersebut melarang pembakaran di lahan gambut, mewajibkan pembuatan sekat parit, serta melarang meninggalkan api sebelum padam sepenuhnya.”
Sebelum membuka lahan, peladang wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepala desa atau lurah, perangkat desa, maupun pengurus RT atau RW.
Mekanisme teknis terkait sekat bakar dan keselamatan mengikuti ketentuan kementerian serta regulasi gubernur.
Pada sisi lain, pemerintah menyatakan penegakan hukum tidak berhenti pada peladang kecil.
Untuk kebakaran berskala besar, empat perusahaan disebut telah terbukti melanggar dan dilaporkan kepada Polda Kalimantan Barat guna diproses secara hukum.
“Untuk kebakaran skala besar, hingga saat ini 4 perusahaan yang terbukti melanggar telah dilaporkan ke Polda Kalbar untuk diproses hukum. Aturan berlaku adil demi keselamatan seluruh masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Di titik ini, persoalannya bukan sekadar siapa memegang korek api. Persoalannya ialah siapa mampu memastikan api tetap berada dalam batas.
Bagi masyarakat adat, aturan memberi ruang bagi tradisi. Bagi lingkungan, aturan memberi pagar.
Bagi pemerintah, tantangannya berada pada pengawasan serta penegakan hukum secara konsisten.
Sebab satu ladang mungkin kecil. Tetapi bila api lolos dari batas, akibatnya tidak pernah mengenal ukuran ladang di Pulau Kalimantan bagian barat ini.***
