JAKARTA, borneoreview.co – Sorot lampu ruang rapat Komisi XII DPR RI, Senayan, menyala terang. Di depan mikrofon, Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, berdiri tegap. Ia membawa satu misi: meyakinkan publik bahwa tambang milik negara ini adalah mesin penyelamat penerimaan negara.
Klaim itu mengalir deras. Holding Industri Pertambangan Indonesia ini menyatakan telah memperkuat kontribusi fiskal melalui pengelolaan mineral nasional.
Produksi digenjot. Hilirisasi dipercepat. Tata kelola diperbaiki. Semua demi satu tujuan: negara kaya.
Maroef Sjamsoeddin berbicara dengan nada optimistis. Ia menyebut pengelolaan sumber daya alam oleh entitas negara akan membuat penerimaan negara melesat.
“Optimalisasi penerimaan negara akan semakin optimal melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung melalui entitas milik Negara,” kata Maroef Sjamsoeddin dikutip dari rapat tersebut.
Tapi mari bedah angka yang ia bawa. Laporan Keberlanjutan MIND ID 2025 mencatat Generated Economic Value Rp185,16 triliun.
Dari jumlah itu, Distributed Economic Value mencapai Rp180,30 triliun. Dana mengalir ke berbagai pihak: negara, mitra, dan masyarakat.
Kontribusi ke negara? Rp32,82 triliun. Terdiri dari dividen, pajak, dan kewajiban lain.
Angka ini memang besar. Namun bandingkan dengan total nilai ekonomi yang dihasilkan. Negara hanya menerima sekitar 18 persen. Sisanya mengalir ke pihak lain.
Maroef Sjamsoeddin tak berhenti di situ. Ia menegaskan masih ada ruang besar untuk memperkuat kontribusi.
Grup MIND ID terus memperbesar kapasitas produksi. Proyek hilirisasi dikebut. Ekosistem bauksit-alumina-aluminium, pemurnian emas, hingga baterai kendaraan listrik dikembangkan.
“Kami siap menjalankan mandat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional,” ucap Maroef Sjamsoeddin.
Kalimat itu menggema di ruang rapat. Namun publik bertanya: mandat besar untuk siapa? Negara atau korporasi?
Bukit Asam, anggota grup MIND ID, diklaim konsisten memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation.
Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional tetap terjaga. Ini kabar baik. Tapi jangan lupa, batu bara adalah komoditas yang suatu hari akan habis.
Komisi XII DPR RI menyimpulkan dukungan. Mereka mendukung MIND ID memperkuat tata kelola pertambangan nasional.
Hilirisasi dipercepat. Nilai tambah ditingkatkan. DMO diperjelas. Tata niaga emas diperkuat agar transparan.
Dukungan itu mengalir tanpa kritik berarti. Padahal, publik menunggu gebrakan nyata. Bukan sekadar pamer angka di ruang ber-AC.
Sebab, kekayaan mineral Indonesia seharusnya menjadi fondasi kedaulatan ekonomi. Bukan sekadar komoditas yang dikeruk lalu dijual mentah.
Maroef Sjamsoeddin menyebut sinergi pemerintah, DPR, dan MIND ID akan membuat kekayaan mineral menjadi fondasi kemakmuran rakyat.
Kalimat itu manis. Tapi realitas di lapangan sering pahit. Kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi masih menghantui sektor tambang.
MIND ID memang punya sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman operasional.
Mengapa kontribusi ke negara masih kecil dibandingkan total nilai ekonomi? Apakah tata kelola benar-benar berpihak pada rakyat?
Rapat pun usai. Para peserta berdiri. Senyum mengembang. Tapi di luar sana, rakyat menunggu bukti.
Bukan sekadar klaim. Sebab, penerimaan negara bukan soal pamer di atas podium. Ia soal kesejahteraan yang mengalir ke dapur-dapur rakyat kecil.
MIND ID boleh bangga dengan angka Rp185 triliun. Tapi negara tidak boleh hanya jadi penonton. Ia harus menjadi penerima utama. Bukan sekadar penonton setia di pinggir lapangan.*
Deskripsi//
Tags//
