PONTIANAK, borneoreview.co – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Juni 2026 telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat.
“Penerima manfaat MBG tersebar pada berbagai kelompok, mulai dari siswa sekolah dasar, balita non-PAUD, bayi usia tertentu, anak PAUD dan TK, ibu hamil, ibu menyusui hingga siswa sekolah,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Triyanto di Pontianak, Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat didukung 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
“Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut,” kata Triyanto.
Kota Pontianak menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 84 unit dengan 170.091 penerima manfaat. Selanjutnya Kabupaten Kubu Raya memiliki 73 SPPG dengan 170.602 penerima manfaat dan Kabupaten Sambas sebanyak 60 SPPG dengan 120.256 penerima manfaat.
Dari sisi penyaluran anggaran, realisasi MBG Kalimantan Barat berlangsung setiap bulan sejak Januari hingga Agustus 2026. Pada Agustus, realisasi tercatat sebesar Rp245,19 miliar.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak juga menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ).
Inovasi tersebut pada September 2026 resmi dikembangkan dalam versi berbasis web, yakni AKSIS. Aplikasi ini diarahkan untuk membantu SPPG dalam melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan secara lebih tertib.
“Penguatan tata kelola keuangan perlu berjalan beriringan dengan evaluasi manfaat MBG, terutama terhadap peningkatan gizi anak sekolah serta dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah,” katanya.(Ant)
